Bisnis.com, JAKARTA - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menginginkan dana optimalisasi anggaran dikembalikan ke kas negara.
Menurut koordinator Fitra Uchok Sky Khadafi, terdapat kecurigaan bahwa dana itu akan menjadi bagian dari dana kampanye partai politik pada 2014.
Sebelumnya Kementerian Keuangan akan meminta bantuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit perencanaan penggunaan dana optimalisasi sebesar Rp27 triliun.
Menyikapi hal tersebut, Fitra memberikan komentar yang cukup pedas "seharus boleh "menyuruh" BPKP untuk mengaudit dana optimalisasi tersebut tapi, kalau hanya menyuruh audit saja ini namanya seperti pepesan kosong," ujarnya, Minggu (1/12).
Dia mengatakan seharusnya Kemenkeu tidak hanya menyuruh untuk audit, tetapi harus menetapkan metode audit investigasi bukan audit rutin atau setiap tahun.
Menurutnya jika audit investigasi dilakukan, Fitra yakin akan ditemukan penyimpangan anggaran. Namun jika hanya audit seperti biasa, hanya akan mendapatkan temuan-temuan kesalahaan administrasi.
"Kalau tidak menemukan penyimpangaan, audit ini hanya menjadi pemborosan anggaran saja," ujar Uchok.
Apalagi menurutnya dalam proses pembahasan antara DPR dan mitra kerja dilakukan sangat tertutup, tidak ada transparansi dan akuntabilitas kepada publik.
"Jika DPR tidak mau dituduh bahwa dana tersebut akan digunakan sebagai dana kampanye, lebih baik secara sukrela DPR mengembalikan dana tersebut ke kas negara," ujar Uchok.
Uchok mengatakan pihaknya menunggu kesadaran DPR tidak bermain-main dengan dana optimalisasi untuk kepentingaan kampanye. Dia berharap DPR dengan kesadaran diri mengembalikan uang tersebut ke kas negara.
"Tapi ini hanya mimpi, apalagi mereka lihat dana optimalisasi ini sangat empuk untuk diarahkan pada kampanye 2014, kenapa harus ditolak," tutup Uchok.
Dilain pihak Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis mengatakan jika dana optimalisasi dikembali maka akan mengakibatkan tidak terjadinya penghematan anggaran dan akan mengurangi penambahan penerimaan negara pada 2014.
“Apakah Fitra ingin dana tersebut nganggur, hal tersebut kami lakukan semata-mata untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Harry ketika dihubungi oleh Bisnis (4/12).
Dia mengatakan janganlah berprasangka buruk terhadap efisiensi anggaran, jika fitra berprasangka buruk pada DPR itu artinya Fitra juga berprasangka buruk kepada pemerintah, karena dalam hal pemutusan dana optimalisasi melibatkan DPR dan pemerintah.
“Sebaiknya Fitra mempelajari lebih dalam, jangan mengambil sebuah kesimpulan kecil untuk menyimpulkan hal yang lebih besar,” ujarnya.
