Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perekonomian Hatta Rajasa meminta korporasi tidak bersikap over reactive terhadap perkembangan isu dugaan penyadapan yang dilakukan agen intelijen Australia terhadap telepon genggam Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.
Hal itu dikemukakan Hatta saat ditemui di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (26/11/2013).
"Ini kan sudah ada respons dari PM Abbot. Kita tunggu saja lah ya, tidak usah over reaksi dulu. Pak Presiden kan sudah memberikan arahan, yang ditunda kan yang tiga [tiga kerjasama] kemarin itu. Kerjasama yang lain tetap jalan," ujar Hatta.
Hatta melanjutkan pemerintah, memang sedang mencari pasar alternatif untuk mendatangkan sapi ke dalam negeri. Selama ini, Australia merupakan pasar utama pengimpor sapi untuk Indonesia.
"Ada atau tidak ada penyadapan, wajib bagi kita mencari alternatif," katanya.
Peningkatan tensi antara Pemerintah Indonesia dan Australia terjadi menyusul isu penyadapan terhadap Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan lingkaran dalam Istana merabat ke korporasi.
Sebagaimana diberitakan kantor berita Reuters, Menteri Pertanian Australia Barnaby Joyce menunda rencana kunjungan ke Indonesia pada pekan ini.
Selain itu, Direktur Eksekutif PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Ismed Hasan Putro juga menunda rencana bisnis dengan Australia menyusul kegaduhan isu penyadapan.
Menurut Ismed, pihaknya memilih untuk menghentikan sementara pembicaraan tentang rencana bisnis peternakan sapi di Australia hingga pemerintah negara itu memenuhi desakan pemerintah Indonesia.
RNI memandang persoalan tersebut penting sebagai dasar untuk membangun kepercayaan, respek, dan persamaan hak di waktu yang akan datang.
Padahal, RNI sedang menjajaki rencana kerjasama investasi peternakan sapi dengan perusahaan di Australia yang bernilai sekitar Rp350 miliar. Melalui kerjasama ini, RNI membidik impor sebanyak 120.000 sapi bakalan per tahun. Sebagai gantinya, saat ini, RNI memulai pembicaraan dengan perusahaan New Zealand.
Pekan lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar konferensi pers yang menunjukkan kekecewaannya terhadap sikap Pemerintah Australia terkait isu penyadapan telepon Presiden SBY dan lingkungan terdekatnya.
Menyusul isu tersebut, pemerintah RI menghentikan sementara sejumlah kerjasama strategis dengan Pemerintah Australia yaitu pertukaran informasi dan intelijen, latihan bersama antara tentara Indonesia dan Australia, dan kerjasama penanganan masalah penyelundupan manusia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
