Bisnis.com, JAKARTA - Penyadapan komunikasi yang dilakukan Australia terhadap pemimpin Indonesia merupakan momen yang tepat untuk melepaskan Indonesia dari importasi sapi asal Australia.
Selama ini, Australia menjadi satu-satunya negara yang mencukupi kebutuhan daging sapi masyarakat Indonesia.
Menurut Ketua Departemen Kajian Strategis Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) Achmad Ya’kub Indonesia harus menghentikan impor, sekaligus membangkitkan minat keluarga peternak lokal serta industri kecil dan menengah untuk terus berproduksi dengan memberikan insentif harga, kredit, infrastruktur, dan perlindungan pasar lokal.
Pemerintah Indonesia harus segera membatalkan berbagai kontrak perdagangan impor di bidang pertanian seperti susu, daging sapi, dan sapi bakalan dari Australia.
Ini adalah saatnya bagi pemerintah Indonesia untuk sungguh-sungguh membangun strategi ke arah swasembada daging.
Indonesia harus memanfaatkan peluang ini untuk segera merestrukturisasi strategi peternakan nasional. Di sejumlah daerah terlihat permintaan akan daging lokal telah mulai meningkat, dengan harga yang lebih bersaing.
Apabila pemerintah melaksanakan pelarangan impor daging dari Australia, hal ini berpotensi meningkatkan produktivitas dan kualitas ternak lokal.
Pemerintah harus mulai membenahi industri ternak nasional agar kembali hidup, berkembang dan menguntungkan.
Pada Konferensi Internasional ke-6 La Via Campesina (Organisasi Petani Dunia) di Jakarta Juli lalu, kembali ditekankan pentingnya kedaulatan pangan.
Aspek utama kedaulatan pangan yaitu memprioritaskan ekonomi serta pasar lokal dan nasional, pemberdayaan keluarga-keluarga petani kecil, nelayan dan peternak serta produksi distribusi dan konsumsi pangan yang berdasarkan pada keberlanjutan lingkungan, sosial dan ekonomi.
Jadi, bukanlah hal yang tidak mungkin Indonesia berdaulat di peternakan sapi.
Akibat buntut penyadapan yang dilakukan Australia kepada Indonesia, Pemerintah Indonesia harus membatalkan dan mencabut semua Izin Usaha Pertambangan(IUP) perusahaan Australia di Indonesia, seperti Delta Coal Mining, Alturamining yang beroperasi di Kalimantan Timur; hingga membekukan dan mengaudit dana investor Australia yang tersebar di berbagai perusahaan nasional.
Pengirim:
Hadiedi Prasaja
Departemen Komunikasi Nasional
Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI)
