Bisnis.com, PALEMBANG – Realisasi belanja daerah Sumsel baru tercatat sebanyak Rp4,47 triliun hingga Oktober 2013, atau baru mencapai 71,97% dari target yang telah ditetapkan sampai akhir tahun nanti.
Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumsel Apriono mengungkapkan masih terdapat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang masuk dalam kategori rendah untuk merealisasikan belanjanya.
“Ada sebanyak 6 SKPD yang realisasi belanjanya masih rendah. Kami mendorong agar secepatnya mengejar target,” katanya, Senin (18/11).
Dia menjelaskan keenam SKPD itu meliputi, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Ernaldi Bahar, Dinas PU Pengairan, Dinas PU Cipta Karya dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.
Adapun pencapaian realisasi belanja daerah saat ini berasal dari belanja tidak langsung senilai Rp3,11 triliun dari target Rp3,97 triliun dan belanja lansgung yang baru terealisasi Rp1,36 triliun dari alokasi anggaran senilai Rp2,25 triliun.
Sementara itu, Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengatakan alokasi belanja daerah akan meningkat pada tahun depan.
“Sesuai Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) alokasi belanja tidak langsung [naik] menjadi Rp4,38 triliun dan belanja langsung sebanyak Rp2,11 triliun,” katanya.
Alex menambahkan dari RKPD Sumsel 2014 yang telah ditandatangani dirinya bersama pimpinan DPRD Sumsel itu juga memuat peningkatan RAPD 2014 sebesar Rp13,73% dibanding tahun sebelumnya.
Sebelumnya, Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumsel Rina Robiati menambahkan hingga saat ini masih ada beberapa satuan kerja di Sumsel yang juga belum merealisasikan belanja APBN.
Khusus untuk SKPD di provinsi Sumsel, dirinya hanya mencatatkan realiasi yang dikelola oleh Dinas Pertanian Sumsel.
“Mari kita bertanggung jawab, jangan hanya pada saat pengajuan anggaran ngotot untuk anggaran besar namun nyatanya tidak terealisasi,” katanya.
Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Perbendaharaan meminta secepatnya ada revisi dari SKPD untuk belanja APBN meskipun revisi itu tidak mudah.
“Waktunya memang sangat terbatas, jadi saya pesan agar mereka bergerak cepat, tidak ada lagi alasan bendaharanya tidak ada atau alasan lain,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
