Bisnis. com, JAKARTA--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membantah wacana yang menyatakan permasalahan penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2014 merupakan akal-akalan pemerintah penguasa.
SBY menegaskan Indonesia telah memiliki aturan dan sistem politik yang kuat untuk mencegah intervensi pemerintah berkuasa atas proses pemilu, khususnya penetapan DPT.
Penetapan DPT, jelasnya, merupakan wewenang Komisi Pemilihan Umum dan melibatkan beragam unsur pemerintah dari pusat hingga daerah yang berasal dari berbagai macam kelompok dan partai politik.
"Kalau kita mengerti anatomi politik negeri kita, para gubernur, bupati dan walikota itu berasal dari semua partai politik yang ada," kata Presiden, Rabu (13/11/2013).
Presiden hari ini menggelar pertemuan dengan para pimpinan lembaga tinggi negara untuk mendengarkan penjelasan KPU dan Kementerian Dalam Negeri tentang perbedaan data pemilih.
Perbedaan tersebut dipicu oleh data yang menunjukkan 10,4 juta nama yang tertera di dalam DPT Sementara KPU tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan.
NIK adalah syarat bagi warga negara Indonesia untuk ikut serta sebagai pemilih dalam Pemilu 2014.
KPU sampai saat ini masih berusaha memutakhirkan DPT Sementara dan telah mendapatkan NIK 3,2 juta nama dari 10,4 juta nama tersebut.
Proses konsolidasi data Kemendagri dan KPU direncanakan berakhir pada 4 Desember 2013.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
