Bisnis.com, MEDAN - Gubernur Sumatra Utara Gatot Pujo Nugroho tidak sabar untuk memperoleh jatah saham dari perusahaan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) yang ada di wilayah provinsi ini.
Gatot tidak sabar menunggu Inalum segera menjadi milik Indonesia.
Dia mendesak pemerintah pusat agar segera menyelesaikan negosiasi dengan pihak Jepang yang batas waktunya pada 31 Oktober 2013.
Setelah diambilalih pemerintah pusat, kemudian Pemprov dan Pemerintah Kabupaten/Kota segera bisa mendapatkan jatah saham di perusahaan tersebut.
"Kemudian Pemprov dan Pemda di kawasan Danau Toba mendapatkan share berapa yang ada di Inalum," ujarnya, Kamis (26/9/2013).
Menurutnya, pengambilalihan Inalum menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bukanlah menjadi otoritas pemerintah provinsi. Saat ini otoritas negosiasi berada pada pemerintah pusat.
Gatot sebelumnya mengusulkan untuk memperoleh saham di Inalum sebesar 20% dari total kepemilikan saham setelah diambilalih oleh pemerintah pusat. Namun, sebagian Pemda di kawasan Danau Toba menganggap jumlah tersebut terlampau besar.
Saat ini, Gatot mengaku masih belum membicarakan lagi besaran saham yang diinginkan oleh Pemprov maupun Kabupaten/Kota di kawasan Danau Toba. "Belum ada pembicaraan sampai sedetil itu, karena kami berharap itu sesuai saja," tegasnya.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta perusahaan Jepang Nippon Asahan Alumina (NAA) menghormati perjanjian yang sudah disepakati dengan pemerintah Indonesia, terkait akan berakhirnya kerja sama operasi perusahaan itu dengan PT Inalum pada akhir Oktober mendatang.
Akhir September ini pemerintah memutuskan nasib pengambilalihan PT Indonesia Asahan Alumunium. Adapun pilihannya, diselesaikan dalam negosiasi atau masuk dalam persidangan arbitrase.
Menteri Perindustrian M.S Hidayat mengatakan dalam rapat kordinasi dengan Menko Perekonomian dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), diputuskan perundingan pengambilalihan Inalum dari pihak Jepang yang diwakili oleh konsorsium NAA diserahkan kepada tim perunding kecil (dirjen, auditor, lawyer, dan BPKP) untuk menentukan kesepakatan harga. Selama ini, negosiasi hanya seputar adanya gap yang besar.
Seperti diberitakan, negosiasi terkait pengambilalihan PT Inalum dari pihak Jepang sampai saat ini masih terus berlangsung.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa maupun Menteri Perindustrian MS Hidayat mengungkapkan masih terdapat perbedaan dalam nilai aset dari perhitungan kedua belah pihak.
Saat ini 58,8% saham PT Inalum masih dimiliki Jepang, sedangkan pihak Indonesia hanya menguasai 42%.
