Bisnis.com, SURABAYA- Sedikitnya 5.000 orang memadati jalan Gubernur Suryo Jawa Timur, tepat di depan Gedung Negara Grahadi dalam demonstrasi penolakan rencana penerapan instruksi presiden soal upah murah, siang ini (10/9/2013).
Gabungan massa dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan sejumlah elemen buruh lain menolak rencana pembatasan kenaikan buruh maksimal 10% di atas inflasi tahunan untuk industri besar. Buruh juga menolak kenaikan maksimal 5% untuk industri kecil.
Koordinator Aksi Jamaludin menguraikan kenaikan minimal bagi buruh di Jawa Timur 50%, menjadikan upah buruh Rp3 juta dari sebelumnya Rp1,7 juta.
"Kenaikan itu sudah memerhitungkan kenaikan BBM dan kebijakan ekonomi yang memberatkan buruh seperti kenaikan listrik," jelasnya di sela aksi demo, Selasa (10/9/2013).
Dia menegaskan, inpres upah murah juga bertentangan dengan konstitusi. Pasalnya, UUD 1945 menyebutkan warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan layak.
Selain itu, sambungnya, upah buruh juga didasarkan pada survei kebutuhan hidup layak (KHL). Akibat kenaikkan BBM, maka nilai KHL juga meningkat sehingga tidak masuk akal bila kenaikan upah dibatasi berdasar persentase tertentu saja. (ltc)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
