Bisnis.com, BANDUNG - Untuk mengatasi melambungnya harga daging sapi di pasaran, pemerintah disarankan merevitalisasi Rumah Potong Hewan (RPH) di daerah.
Sekjen Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Rochadi Tawaf menilai kegagalan pemerintah dalam mengendalikan harga jual daging sapi bukan hanya akibat terbatasnya volume impor dibandingkan dengan tingkat kebutuhan masyarakat.
"Memang volume impor sapi kita masih dibawah 20% dari total kebutuhan nasional. Kalau mau impor itu efektif menekan harga seharusnya volume diatas 50%," katanya, Rabu (14/8/2013).
Di samping itu, RPH sebaiknya difungsikan tidak sebatas sebagai biro jasa melainkan juga industri penyedia bahan baku daging. Apabila RPH berubah fungsi, katanya, maka idealnya rumah potong ini harus memenuhi kriteria Standar Nasional Indonesia (SNI).
Dia menilai sejauh ini tidak ada satupun RPH milik pemerintah yang berstandar nasional yang antara lain harus memiliki ruang pendingin dan tempat pembuangan limbah yang tidak mencemari lingkungan.
Dengan program revitalisasi RPH, diharapkan peternak sapi lokal bisa mengambil peluang mengisi kebutuhan daging nasional, terutama memenuhi permintaan di pusat konsumsi daging sapi seperti Jabodetabek dan Jawa Barat.
Dia mengatakan saat ini baru 380 ton daging per bulan yang bisa dipasok dari daerah ke Jabodetabek. Jika program revitalisasi berhasil diterapkan, peternak bisa memotong sapi di RPH, kemudian mengolah dan mendistribusikan dalam bentuk daging beku ke sentra konsumsi.
Berdasarkan data Kementerian Pertanian RI, jumlah RPH secara nasional mencapai 400 unit. Pemerintah sendiri, setiap tahunnya mengalokasikan anggaran untuk revitalisasi RPH. Akan tetapi, gaungnya tak terdengar jelas.
"Contohnya Kabupaten Indramayu dan Kuningan membangun RPH dengan biaya tinggi. Akan tetapi, pada akhirnya RPH itu tidak bisa dimanfaatkan dengan maksimal karena tidak sesuai standar," ujarnya.
Parahnya lagi, pemerintah seringkali persoalan pembangunan RPH selesai manakala pemenang tender telah ditentukan. Padahal, pemenang proyek tersebut merupakan spesialis pembangunan pemukiman bukan ahli RPH.
Dia mengatakan akibatnya tak jarang RPH yang telah dibangun dengan biaya miliaran rupiah tersebut berujung menjadi bangunan tak terawat bahkan menjadi kandang hewan ternak.
