BISNIS.COM, BALIKPAPAN--Stikerisasi untuk kendaraan yang menggunakan BBM non subsidi terancam tertunda seiring belum adanya anggaran pembuatan stiker tersebut.
Komite BPH Migas Mayjend TNI (Purn) Karseno mengatakan tender pengadaan stiker sebenarnya telah dijadwalkan pada anggaran 2012. Namun, pihaknya tidak bisa menggelar tender pengadaan karena tambahan anggaran sebesar Rp400 miliar baru cair pada November 2012.
“Kalaupun digelar, tender pasti belum selesai ketika tahun anggaran tutup,” ujarnya dalam diskusi Sosialisasi Pengawasan dan Pengendalian Pendistribusian BBM Bersubsidi, Selasa (23/4/2013).
Kebutuhan anggaran untuk pengadaan stiker diakuinya hanya beberapa miliar. Namun, karena proses tersebut pihaknya tetap harus menyesuaikan dengan waktu yang ada.
Adapun untuk anggaran tahun ini, dia mengaku tidak memasukkan pembuatan stiker dalam rencana anggaran. Dia justru berharap dialokasikan pada Dirjen Migas Kementerian ESDM.
Stiker tersebut diperlukan untuk membedakan kendaraan pengguna BBM non subsidi dan BBM bersubsidi.
General Manager Pertamina Unit Pemasaran VI Regional Kalimantan Dani Adriananta mengakui keberadaan stiker sangat diperlukan oleh petugas SPBU untuk mengidentifikasi kendaraan yang tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi.
Selama ini, pemerintah daerah ada yang menginisiasi pembuatan stiker menggunakan APBD masing-masing. Namun, hal itu masih belum optimal karena penerapannya masih parsial. (wde)
