SURVEI LSI: Wibawa Hukum Era SBY Semakin Merosot

BISNIS.COM, JAKARTA—Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyatakan masyarakat yang tidak puas terhadap penegakan hukum pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jatuh pada titik terendah mencapai 56%.

Ketidakpuasaan masyarakat tersebut naik sebesar 18,6% dibandingkan dengan Januari 2010 ketika SBY menjabat selama setahun. Adapun yang menyatakan puas hanya sebesar 29,8%, sedangkan sisanya tidak menjawab.

“Ini menggambarkan betapa rendahnya wibawa hukum pemerintahan SBY. Publik Menilai Wibawa Hukum Jatuh Pada Titik Terendah,” ujar peneliti LSI Dewi Arum dalam konferensi pers, Minggu (7/4/2013).

Menurutnya, masyarakat yang merasa tak puas tersebut merata di semua lapisan masyarakat, yaitu baik yang tinggal di kota maupun desa, berpendidikan tinggi maupun rendah, dan yang berasal dari ekonomi atas maupun bawah.

“Namun, mereka yang tinggal di desa, dari ekonomi bawah,dan berpendidikan rendah merasa lebih tak puas karena merasa diperlakukan tidak adil,”

LSI menemukan empat faktor penyebab merosotnya kepuasan masyarakat atas wibawa hukum pemerintahan saat ini. Pertama, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum untuk bertindak adil. Sebanyak 57,1% masyarakat percaya bahwa aparat hukum mudah diintervensi oleh kepentingan luar.

Kedua, kasus korupsi yang melibatkan politisi nasional ataupun daerah, sehingga memunculkan kemarahan dan apatisme masyarakat.

Ketiga, semakin maraknya kasus kekerasan dan yang membawa isu-isu primordial.“Negara seolah-lah sengaja membiarkan terjadinya penyerangan dan kekerasan, sehingga memunculkan pesimisme terhadap penegakan hukum,” ungkapnya.

Keempat, lemahnya kepemimpinan nasional dan sikap inkonsisten pemimpin nasional yang membuat semakin merosotnya wibawa hukum.

“Ketika terpilih kembali sebagai presiden, SBY berulang-ulang kali menyampaikan bahwa pemberantasan korupsi akan menjadi agenda utama pemerintahannya. Ironisnya, banyak kasus korupsi yang menimpa lingkungan pemerintahan maupun partai politiknya sendiri,”

Sementara itu, Arum menjelaskan penegakan hukum pemerintahan SBY tidak lebih jika dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya.

Masyarakat, paparnya, lebih banyak menilai pemerintahan SBY sama saja dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, sebesar 41,3%. Masyarakat yang menilai pemerintahan SBY lebih baik hanya 22,6%, sedangkan yang lebih buruk sebesar 26,5%, dan sisanya tidak menjawab.

Kondisi itu diperparah lagi dengan meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap penegakkan hukum ke depan.

Menurut Arum, masyarakat yang tidak yakin hukum di Indonesia dapat ditegakkan mencapai 48,6%, sedangkan yang yakin hanya 39%, dan sisanya tidak menjawab.

Oleh karena itu, terangnya, LSI memberikan 3 rekomendasi kepada pemerintah dalam menegakkan wibawa hukum di mata masyarakat. Tiga rekomendasi itu antara lain profesionalisasi dan peningkatan kesejahteraan aparat hukum, penegakan hukum terhadap politisi dan penegak hukum yang korup.

Selanjutnya, pemimpin nasional harus lebih tegas dan lebih fokus bekerja mengurusi negara full time.

“Masih tersisa 1 tahun lagi bagi SBY dan pemerintahannya untuk menegakkan kembali wibawa hukum di Indonesia. Kepuasan publik terhadap pemerintah di berbagai sektor semakin merosot,” tegasnya.

Survei LSI dilakukan melalui quick poll pada 1-4 April 2013, dengan menggunakan metode multistage random sampling yang melibatkan 1.200 responden di 33 provinsi dan margin of error sebesar  +/- 2,9%.