BISNIS.COM, DENPASAR - Pelaku pariwisata Bali meminta kepada Gubernur Bali untuk bertindak tegas terhadap berbagai masalah krusial yang saat ini sudah membelit hingga memperkeruh citra agar tidak semakin buruk.
Ngurah Wijaya, Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Bali, mengatakan banyak hal yang menjadi permasalahan di pulau ini a.l banyaknya guide tidak berlisensi, 600 agen perjalanan yang tidak punya izin, pertumbuhan kamar, wisata bahari yang tidak memiliki izin dan promosi yang belum jelas.
"Bali memiliki lima Perda yang terkait dengan pariwisata, tetapi aturan tersebut masih timpang tindih. Untuk itu, pihaknya mewakili industri pariwisata lain meminta kepada Gubernur Bali mengambil tindakan terhadap masalah tersebut," ujarnya pada diskusi Selasa Pariwisata hari ini.
Dalam forum pembicaraan rutin yang digelar Bali Tourism Board pada Selasa Pariwisata, Mangku Pastika mengatakan selama ini masalah-masalah tersebut menjadi pembicaraan hangat di kalangan pariwisata bukan hanya mengimbau saja tetapi harus ada tindakan tegas.
Masalah guide liar dan agen perjalanan ilegal, lanjutnya, ia memerintahkan kepada Satpol PP untuk fokus melakukan operasi di seluruh kabupaten/kota agar bisa bertindak tegas. Jika biro perjalanan terdapat ilegal, lanjutnya, segera disegel agar mereka tidak bisa beroperasi lagi karena ini sudah merugikan usaha yang memiliki izin.
"Begitu juga untuk guide liar, agar ditindak tegas kecuali anak-anak sekolah yang mampu berbahasa asing dengan baik. Sebaiknya mereka diberi bantuan lisensi karena mereka generasi penerus," ujarnya.
Selain itu, Pastika menegaskan bahwa wisata bahari juga perlu disidak mereka harus memiliki izin. Mereka memiliki olahraga yang ekstrem, jika tamu meninggal dunia resikonya cukup besar karena ilegal.
Pastika mengatakan pertumbuhan kamar di Pulau Bali semakin tidak karuan sehingga kualitas pun ikut menurun. Menurutnya, tidak cukup hanya mengimbau tetapi harus ada tindakan tegas untuk mengendalikannya.
"Salah satu cara untuk menghentikan pembangunan yaitu dengan penetapan harga kamar. Bintang satu hingga lima diberi batasan harga sehingga mereka tidak bisa menurunkan harga karena akan merugi," ungkapnya.
Ia berharap pihak Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali bisa duduk bersama untuk merumuskan dan merekomendasikan harga kamar yang pantas sehingga tidak lagi terjadi perang harga.
(Faa)
