PONTIANAK -- Anggota DPR meminta program dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) di daerah terpencil atau perbatasan hendaknya lebih dimaksimalkan ketimbang program Internship (dokter magang).
Anggota DPR Komisi IX dari Fraksi PDI Perjuangan Karolin Margaret Natasa mengatakan program Internship dianggap mubazir, membuang anggaran dan waktu, sementara program PTT dinilai sudah cukup untuk pengalaman seorang dokter sebelum membuka praktek atau bekerja di suatu rumah sakit.
"Kenapa lagi ada program Internship, yang tidak jauh berbeda dengan program PTT, untuk itu DPR telah mengajukan usulan ke pemerintah untuk menghapus program Internship, mending anggaran Internship disalurkan ke program dokter PTT," kata Karolin kepada Bisnis, Senin (11/2/2013).
Menurutnya, tidak berbedanya program dokter PTT dan Internship mengakibatkan terbuangnya waktu serta tenaga dokter tersebut, selain itu anggaran pemerintah menjadi dua kali dikeluarkan, yakni anggaran untuk dokter PTT dan dokter Internship.
"Untuk itu lebih baik fokus ke PTT dan honor di PTT ditingkatkan, selain peran pemda setempat agar ikut membantu dan memberi perhatian kepada dokter PTT yang ditugaskan di suatu daerah, khususnya daerah terpencil," katanya.
Apalagi, selama ini Pemda di suatu daerah pelosok sering mengalami kendala mendatangkan tenaga dokter PTT khususnya tenaga dokter spesialis.
"Coba pemda perhatikan fasilitas dokter yang mau ditugaskan di daerah, seperti tempat tinggalnya, karena sudah mau tugas di daerah terpencil saja sudah bersyukur, paling tidak pemda mensupport kebutuhan dokter tersebut," ungkap Karolin.
Selain mengatasi tenaga dokter PTT, dia mengimbau, pemerintah di daerah mampu menyediakan puskesmas bergerak yang siap melayani masyarakat hingga ke pelosok-pelosok di perbatasan.
"Masalah kesehatan ini, sebenarnya bukanlah soal tenaga medis saja, persoalan infrastruktur kesehatan, ekonomi dan sumber daya manusianya saling terkait, percuma suatu penyakit disembuhkan, tetapi sumber penyakitnya tidak diatasi. Untuk itu, dibidang kesehatan sinergi antara dokter dengan pemda harus intens dilakukan," tuturnya.
Di Kalbar sendiri sampai saat ini masih membutuhkan banyak tenaga dokter, khususnya dokter spesialis yang mau ditugaskan di wilayah-wilayah terpencil dan perbatasan.
Kebutuhan tenaga medis tersebut telah disampaikan ke pemerintah pusat melalui Menteri Kesehatan.
Berdasarkan data dari Departemen Kesehatan, Kalbar masih kekurangan tenaga medis, baik itu dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi. Sedangkan tenaga perawat dan bidan sudah cukup.
Pada 2012, Kemenkes telah menempatkan 839 orang tenaga kesehatan di Kalbar, dengan rincian dokter spesialis 3 orang, dokter umum 137 orang, dokter gigi 38 orang dan bidan 661 orang.
Untuk dokter umum standar WHO adalah 40 orang untuk setiap 100.000 penduduk. Di Kota Singkawang 25,2 dokter umum per 100.000 penduduk, tetapi di Sambas hanya 8,1, jadi sangat kurang.
Sedangkan untuk dokter gigi standar WHO, 11 dokter gigi untuk melayani 100.000 penduduk. Sementara yang tertinggi adalah Kabupaten Bengkayang 4,6 dokter gigi melayani 100.000 penduduk.
