Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

DPD usulkan kepala negara & kepala daerah tak jadi anggota parpol

- Bisnis.com 28 Januari 2013  |  16:48 WIB
JAKARTA-Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengusulkan agar kepala negara dan para kepala daerah tidak menjadi anggota partai politik lagi setelah mereka terpilih jadi pemimpin mengingat  mereka adalah pelayan masyarakat tidak berpihak pada kelompok masyarakat.  
 
Wakil Ketua DPD, Ratu Hemas mengemukakan bahwa dengan tidak menjadi kader parpol presiden hingga kepala daerah tidak lagi berpolitik. Dengan demikian, para pimpinan tersebut menjadi milik rakyat, bukan milik partai. 
 
Menurutnya, dengan melarang presiden dan kepala daerah memiliki jabatan politik tidak ada yang dirugikan namun akan menguntungkan rakyat.
 
"Baik presiden maupun kepala daerah, mereka bukan lagi pejabat politik, tapi pejabat negara uang harus melayani kepentingan rakyat," ujar Hemas, Senin (28/1). 
 
Dia menilai dengan menyandang sebagai kader parpol, tidak jarang pejabat incumbent yang ingin bertahan pada pilkada berikutnya melakukan upaya tidak terpuji. Hemas menyontohkan adanya upaya memutasikan pejabat yang dinilai tidak akan memuluskan pencalonan dirinya untuk kembali menduduki jabatan kedua kalinya.
 
"Mutasi pejabat itu benar terjadi. Ada kepala dinas yang dipindah menjelang pilkada," ujarnya menegaskan. Selain itu, ujarnya, usulan tersebut terkait dengan munculnya berbagai kisruh dalam pemilihan kepala daerah karena alasan kepentingan politik.
 
Terkait jabatan gubernur, ujar Hemas, seharusnya Undang-undang juga lebih tegas dan tidak diskriminatif terhadap kepala daerah istimewa maupun daerah khusus Ibukota dan daerah Otonomi Khusus Papua. 
 
Dia menyontohkan gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dilarang berpolitik berdasarkan Undang-undang Keistimewaan Yogyakarta (UUK DIY).  Akan tetapi gubenrnur DKI Jakarta, Gubenrnur Daerah Istimewa Aceh  dan Gubernur Papua dibolehkan menjabat dalam posisi sebagai kader parpol.
 
"Seharusnya tidak Yogyakarta saja yang tidak boleh berpolitik gubenurnya. DKI Jakarta, Aceh dan Papua juga seharusnya tidak berpolitik. Bahkan presiden dan kepala daerah lainnya harusnya tidak berpolitik," ujarnya. (faa)

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Fahmi Achmad

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top