JAKARTA--Pengembangan Jakarta Utara utamanya kawasan Pluit sebagai sentra bisnis diharapkan tidak mengesampingkan keseimbangan fungsi lahan.
Jusuf Kalla, Ketua Palang Merah Indonesia menilai kawasan pluit memang harus ditata ulang. Pasalnya, tidak bisa dibiarkan bila setiap tahun warga terkena dampak banjir.
"Solusinya memindah mereka di rumah susun," jelas Jusuf Kalla soal langkah yang harus diambil pemerintah terkait antisipasi berulangnya banjir di kawasan Jakarta Utara itu, Senin (28/1).
Saran Mantan Wapres itu seirama dengan rencana Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama memindah warga korban banjir di sekitar Waduk Pluit. Saat ini Pemprov DKI telah membebaskan 29 hektare lahan dari 42 hektare luasan tanah yang dibutuhkan untuk pengembangan kawasan Marunda.
Basuki berencana kawasan itu dijadikan sentra hunian baru yang dilengkapi fasilitas tempat ibadah hingga sekolah. Penyediaan sarana diharapkan bisa menarik minat warga tinggal di rumah susun pemerintah di Marunda.
Saat ini ada sekitar 5.000 kepala keluarga yang tinggal di kawasan Waduk Pluit. Mereka menempati 20 hektare lahan dari 80 hektare luasan waduk.
Selain itu, waduk juga mengalami pendangkalan menjadi dua meter dari kedalaman awal 10 meter.
Jusuf Kalla menilai penataan kawasan dengan merelokasi warga tidak bisa dihindarkan. Meski demikian saat pengembangan kawasan utara Jakarta Utara sebisa mungkin tidak diarahkan menjadi pusat industri. (if)
"Kawasan bisnis perdagangan jasa tidak apa-apa, asalkan bukan untuk industri," tegasnya seusai menghadiri HUT ke-12 Soegeng Sarjadi Syndicate di Jakarta, Senin (28/1).
Selain s
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
