BALIKPAPAN--Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Timur menargetkan perolehan pendapatan negara dari sektor pajak pada 2013 mencapai Rp16,71 triliun atau meningkat 32% dibandingkan realisasi pada 2012 yang mencapai Rp12,59 triliun.
Kepala Kanwil DJP Kaltim Muhammad Isnaeni mengatakan ada empat sektor bisnis utama yaitu pertambangan, konstruksi, perdagangan dan properti. Optimalisasi penerimaan dari keempat sektor utama tersebut juga dengan sektor bisnis lainnya, diharapkan bisa mendorong realisasi penerimaan pajak.
Pertambangan batubara, yang juga menguasai ekspor Kaltim, menjadi salah satu produk yang diharapkan bisa menopang pendapatan pajak. Kendati sempat mengalami penurunan harga pada tahun lalu, Isnaeni optimistis hal tersebut akan bisa dikompensasi pada semester II/2013.
“Kami harapkan semester II/2013 harga batubara akan kembali membaik sehingga penerimaan negara pun akan meningkat,” ujarnya di sela-sela patroli laut Kanwil Bea Cukai Kalbagtim bersama Perpajakan, Kepolisian, Kejaksaan dan Kepelabuhanan, Selasa (22/1/2013).
Dia menambahkan perolehan pajak pada 2012 sempat terpengaruh akibat menurunnya harga batubara di pasar internasional. Realisasi pajak sebesar Rp12,59 triliun tersebut diakuinya baru 93% dari target tahunan yang harus dicapai.
Isnaeni mengatakan ada beberapa perusahaan pertambangan berskala menengah yang masih belum melaporkan kewajiban pajaknya.
Selain itu, pihaknya juga mendapati pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan di luar Kaltim sementara operasional perusahaan ada di Kaltim. Untuk itu, dirinya akan mendorong pelaporan pajak perusahaan yang beroperasi di Kaltim di bawah pengelolaan pihaknya.
Anggaran pemerintah daerah yang besar untuk membiayai sektor konstruksi juga menjadi pendapatan pajak yang bisa dioptimalkan. “Kami akan bekerja sama dengan semua pihak agar target ini bisa tercapai,” katanya.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur Jusuf Indarto mengungkapkan pihaknya juga akan meningkatkan pelayanan tanpa mengesampingkan pengawasan dan kepentingan negara.
Selain dengan DJP Kaltim, kerja sama juga dilakukan dengan kepolisian, kejaksaan serta kepelabuhanan.
“Kepolisian untuk menjaga keamanan daerah yang mendukung iklim investasi, kejaksaan untuk kepastian pemrosesan hukum sementara pelabuhan untuk layanan angkutan karena sebagian besar barang diangkut menggunakan kapal,” ujarnya.
Jusuf mencatat nilai devisa hasil ekspor yang berhasil disumbangkan oleh pelaku usaha di Kaltim pada 2012 mencapai US$42 miliar atau sekitar Rp405 triliun.
Sementara, nilai impornya mencapai US$11,5 miliar atau sekitar Rp110 triliun. Dia mengatakan penaikan kinerja pelaku usaha di Kaltim akan mampu mendongkrak pendapatan negara.
Kendati demikian, pihaknya juga akan mendengarkan masukan dari para pelaku usaha yang ada di Kaltim mengenai kondisi yang ada di lapangan.
Patroli laut yang digelar Kanwil Bea Cukai Kalbagtim bersama Perpajakan, Kepolisian, Kejaksaan dan Kepelabuhanan ke PT Petrosea Tbk, PT Bayan Resources Tbk dan Penajam Supply Base Chevron Pacific Indonesia menjadi salah satu upaya untuk memperoleh masukan dari lapangan.
Direktur Hubungan Eksternal PT Petrosea Tbk Hendrick U Ibrahim mengungkapkan selama ini pelayanan yang diberikan sudah cukup memuaskan.
Sementara itu, Direktur PT Bayan Resources Tbk Lim Chai Hock berharap melalui kunjungan dan patroli semacam ini bisa meningkatkan hubungan antara pelaku usaha dan pemerintah.
Kondisi iklim usaha yang kondusif akan memacu produksi lebih baik di masa mendatang yang juga akan memberikan dampak positif kepada negara. (ras/K46)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
