JEPARA – Gerakan Beli Jepara, Bela Jepara yang dicanangkan di Pendopo Kabupaten Jepara, Senin (21/1/2013) mendapat sambutan hangat dari berbagai elemen masuyarakat yang merindukan kemerdekaan secara ekonomi.
Gerakan bertajuk “Merebut Pasar Di Negeri Sendiri” ini mengajak masyarakat Jepara lebih mengutamakan membeli produk lokal, dibanding produk impor.
“Tujuannya demi mendukung pertumbuhan ekonomi local yang selama inui masih dijajah bangsa asing,” kata Pemimpin Gerakan Beli Indonesia Heppy Trenggono, Senin (21/1/2013).
Dengan dukungan masyarakat mengutamakan membeli produk lokal, maka produk setempat dipastikan tumbuh dan siap bersaing dengan produk impor yang dianggap lebih berkualitas.
Menurut Heppy masyarakat harus memberikan peluang dan kesempatan kepada pengusaha lokal memasarkan produknya di dalam negeri, sehingga usaha mereka secara bertahap tumbuh memiliki daya saing.
Heppy mengatakan kejayaan Jepara sebagai ikon ukir dan mebel di Indonesia pelan-pelan terkikis seiring semakin bekurangnya pamor ukir Jepara. Tidak menutup kemungkinan suatu ketika ukir Jepara hanya ada dalam cerita.
Para pengukir yang menjadi aset penting ukir Jepara kini sudah banyak berada di luar negara menjadi pekerja dan aset asing. Akibatnya, transaksi miliaran ukir mebel kini sudah tidak terjadi lagi di Jepara.
Bupati Jepara, Ahmad Marzuki dalam kesempatan itu meminta para pengusaha yang memiliki produk berkualitas bagus jangan diekspor ke luar negeri, kalau bisa dipasarkan di dalam negeri. “Masyarakat harus bangga atas potensi yang ada di sekitar kita,” katanya
Dia berharap acara ini memberikan manfaat yang besar dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk masyarakat. “Bagi bapak-ibu yang baru pertama kali datang ke Jepara di Pendopo ini ada satu kamar yang menjadi tempat memingit salah-satu Pahlawan Nasional Ibu Kartini. Pendopo ini sudah dibangun sejak tahun 1.700an,” jelasnya.
Deklarasi itu sendiri ditandai dengan penandatangan komitmen Beli Jepara- Bela Jepara oleh semua hadirin, yaitu jajaran Pemkab Jepara mulai dari Bupati hingga kepala desa.
Selain itu juga tokoh masyarakat, pengusaha dari berbagai organisasi baik daerah dan pusat, pemimpin ormas, pesantren, PPAD (Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat), undangan dari kabupaten tetangga dan masyarakat umum. (dot)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
