JAKARTA—Anggota Komisi II DPR, Akbar Faizal mengatakan pemindahan pusat pemerintahan tidak lagi menjadi isu aktual meski Jakarta kembali dihantam banjir besar karena biaya pemindahan tersebut jauh lebih besar dari memperbaiki infrastruktur Ibukota.
Menurut politisi Partai Hanura itu, hal terpenting yang harus dilakukan adalah bagaimana memberikan alokasi penganggaran lebih besar pada sektor infrastruktur ketimbang berbicara soal anggaran rutin untuk menggaji pegawai negeri. Menurutnya, infrastruktur kota Jakarta harus terintegrasi dan tidak dibangun secara parsial dengan anggaran yang memadai.
“Hal terpenting yang perlu diiubah adalah visi pembangunan Jakarta yang harus berorientasi pada pembangunan infrasturktur, buka pada masalah gaji pegawai,” ujarnya. Menurutnya, banjir yang terjadi di Jakarta sudah menjadi masalah nasional sehingga perlu dituntaskan dengan membenahi infrastrukturnya.
Dia mengingatkan sudah waktunya Gubenrnur DKI Jakarta, Joko Widodo untuk menuntaskan pekerjaannya dan merealisasikan janjinya kepada para pemilih. Menurutnya, persoalan Jakarta sangat pelik tidak bisa dijadikan pembenaran sehingga tidak berbuat.
Selain itu, sulitnya membenahi persoalan banjir di Jakarta juga tidak boleh dijadikan pembenaran untuk memindahkan pusat pemerintahan.
Sebelumnya, wacana pemindahan pusat pemerintahn mencuat setelah beberapa hari terakhir Jakarta dihantam banjir besar.
Selain wacana pemindahan pusat pemerintahan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, wacana pemindahan ke Lampung pun muncul.
Anggota Komisi V DPR, Yudi Widiana Adia mengatakan bencana banjir ini semestinya semakin menyadarkan semua pihak bahwa DKI Jakarta memang sudah tidak layak menjadi pusat pemerintahan.
"Ini dapat menyadarkan kita semua untuk secara serius membuat solusi yang tepat, yaitu segera memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke daerah lainnya yang lebih baik kondisinya," ujarnya.
Dia mengusulkan Majalengka, Jawa Barat sebagai pusat pemerintahan RI yang baru dengan alasan jaraknya dari Jakarta saat ini hanya sekitar 150 Km. Di samping itu kota kabupaten itu masih memiliki banyak banyak lahan kosong dengan infrastruktur yang baik.
“Dari segi biaya, jika dibandingkan dengan rencana pemindahan pusat pemerintahan ke luar Jawa, jauh lebih murah,” ujarnya. Apalagi, ujarnya, di sana juga sudah ada bandar udara Kertajati sehingga bisa diperluas untuk menjadi bandara kelas internasional. (faa)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
