JAKARTA--Jajaran TNI sepakat membantu Polri dalam mengatasi keamanan baik diminta maupun atas pertimbangan internal tentara.
Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono mengatakan pihaknya dengan Polri segera menandatangani nota kesepahaman soal perbantuan keamanan.
Intinya, kata dia, pasukan dilibatkan untuk langsung menangani persoalan sesuai permintaan Polri. "Tetapi saya bisa menyiapkan, mendekatkan pasukan saya ke tempat-tempat yang diperlukan sehingga bila Polri minta tambahan kami bisa berikan," jelasnya soal mekanisme operasional perbantuan, Rabu (16/1).
Disinggung soal pola penanganan di lapangan, Agus menegaskan tindakan harus sesuai prosedur yang sudah ada. "Toh kalaupun harus siap senjata, maka senjata itu harus disandang di belakang," tegasnya.
Soal pelibatan TNI dalam tugas keamanan ini dikritik sejumlah pihak. Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari menilai reformasi mengamanatkan Polri mengurus keamanan dan TNI mengelola pertahanan.
Soal peran TNI dalam bidang keamanan juga pernah diutarakan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Bahkan perbantuan itu akan diatur dalam Inpres Kamnas yang dinilai bisa meredam potensi konflik komunal. Terlebih diperkirakan menjelang 2014 intensitas konflik semakin meningkat.
Rencananya pada 28 Januari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumpulkan seluruh kepala daerah, pimpinan Kodam, dan kepala Polda untuk memberikan arahan terkait potensi konflik ini.
Pelibatan TNI dalam penanganan konflik sosial juga diatur dalam Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial. Pasal 33 UU itu menyebutkan pengerahan TNI dalam menangani konflik sosial harus disetujui Presiden setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPR. (Bisnis/40)
(faa)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
