JAKARTA—Setelah Fraksi PDIP, Gerindra, PKS dan berbagai kecaman dari kalangan lembaga swadaya masyarakat, Fraksi Partai Demokrat di DPR juga diinstruksikan untuk tidak memilih hakim agung Daming Sanusi menyusul pernyatannya yang dinilai tidak simpatik terhadap korban perkosaan.
Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan bahwa pernyataan kelakar calon hakim Daming Sanusi yang menyebutkan bahwa pemerkosa dan pihak yang diperkosa sama-sama menikmati, pada saat fit and proper test di Komisi III DPR, tidak patut dan sangat disesalkan. Karena itu selaku Ketua Umum dirinya sudah mengintruksikan Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR untuk mengarahkan para anggotanya tidak memilih calon hakim agung tersebut.
"Partai sudah intruksikan pimpinan Fraksi kepada anggota komisi III FPD untuk tidak memilih MDS sebagai hakim agung. Hakim MDS terbukti belum memenuhi kualifikasi sebagai hakim agung," ujar Anas hari ini, Selasa (15/1/2013).
Mantan Ketua Umum PB HMI itu menambahkan bahwa dengan pernyataanya yang menuai kritik tersebut, Daming terbukti belum memenuhi kualifikasi sebagai hakim agung.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Martin Hutabarat menyesalkan candaan calon hakim agung tersebut. Oleh karena candaan tak sensitif tersebut, ujarnya, Fraksi Gerindra tidak akan memilih Daming sebagai hakim agung.
Dia mengatakan bahwa setelah melihat akibat yang luas dari guyonan yang melukai rasa keadilan masyarakat, khususnya wanita, maka Fraksi Gerindra memutuskan untuk menolak yang bersangkutan sebagai hakim agung.
Senada dengan Martin, Wakil Ketua DPR yang juga politisi Partai Golkar, Priyo Budi Santoso menilai calon hakim agung tersebut sulit untuk terpilih karena melontarkan pernyataan yang menyinggung kaum perempuan.
"Pernyataan Daming Sanusi bahwa pemerkosa dan korban perkosaan sama-sama menikmati adalah pernyataan yang blunder dan menyinggung kaum perempuan," kata Priyo.
Dia menyayangkan pernyataan itu karena persoalan perkosaan sedang sensitif baik di Indonesia maupun di dunia internasional, menyusul kasus perkosaan terhadap murid sekolah dasar di Jakarta, berinisial RI.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Indra mengaku sangat menyayangkan dan menyesalkan candaan Daming soal kasus pemerkosaan saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III kemarin. Menurut Indra, pernyataan tersebut merefleksikan rendahnya kepekaan Daming sekaligus mencerminkan lemahnya pemahaman hukum beliau dalam menyikapi kejahatan pemerkosaan.
"Oleh karena itu, saya menyarankan pak Daming Sanusi mengklarifikasi pernyataannya tersebut dan meminta maaf kepada publik," katanya.
Melihat pada pernyataan kontroversial itu, Indra pun berpendapat kalo Daming tidak layak untuk diloloskan sebagai hakim agung. (sut)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
