JAKARTA: DPR mengeluhkan tidak optimalnya program pemerintah dalam bidang kesehatan, terutama yang terkait dengan fungsi promotif dan pencegahan di masyarakat.
Menurut Anggota Komisi IX DPR Zuber Safawi, salah satu penyebab tidak optimalnya program pemerintah selama 2012 itu dikarenakan minimnya sumber daya kesehatan.
“Kami menemukan di banyak puskesmas masalahnya sama, yakni kurang SDM yang siap terjun ke masyarakat,” ujarnya, Senin (31/12/2012).
Dia menjelaskan untuk merevitalisasi fungsi puskesmas yang utama, yakni promotif dan preventif maka digulirkan dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) hingga Rp250 juta setiap puskesmas.
Namun, lanjutnya, sia-sia dana tersebut digulirkan apabila tidak dapat dijalankan oleh puskesmas dengan alasannya minimnya SDM yang mereka miliki.
Dia mencontohkan Puskesmas Mijen di Semarang hanya memiliki empat orang dokter untuk umum dan gigi, delapan orang bidan, serta enam orang perawat, serta satu orang ahli gizi.
Jumlah tersebut untuk melayani 10 kelurahan dan tiga puskesmas pembantu, padahal terdapat lebih dari 38.000 penduduk harus dilayani dan lebih setengahnya tergolong miskin.
Idealnya, menurut WHO (World Health Organization) terdapat satu orang tenaga kesehatan promotif setiap 1.000 penduduk.
Dana BOK adalah hibah dari pemerintah pusat untuk menghidupkan kembali fungsi promotif dan preventif puskesmas di tiap daerah.
Dana itu tidak boleh digunakan untuk pengobatan (kuratif), honor pegawai, maupun pembangunan infrastruktur, tapi hanya boleh untuk kegiatan yang berkaitan dengan fungsi promotif-preventif.
Kegiatan tersebut di antaranya lokakarya kesehatan dan penyuluhan, baik langsung kepada masyarakat atau melalui Posyandu, Poskesdes, serta puskesmas pembantu di bawahnya. (ra)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
