JAKARTA-Total area konflik agraria sepanjang 8 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencapai 2,399 juta hektar dengan tidak adanya penyelesaian yang komprehensif hingga kini. Sebanyak 731.342 kepala keluarga harus menghadapi ketidakadilan berkepanjangan.
Hal itu disampaikan oleh Idham Arsyad, Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) di Jakarta dalam laporan akhir tahun.
Dia memaparkan sejak menyatakan reformasi agraria pada 2007, upaya tersebut tidak dipenuhi pemerintah hingga kini.
“Persoalan pelik agraria di Indonesia disebabkan tumpang-tindih UU yang berkaitan dengan agraria, pertanahan, hutan, tambang, perkebunan, mineral batubara dan migas," kata Idham dalam laporan yang dikutip Sabtu (29/12).
"Sepanjang kekuasaan SBY sejak 2004 hingga kini telah terjadi 618 konflik dengan areal seluas 2.399.314 hektar."
KPA mencatat ketidakberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang tengah berkonflik, berupa tindakan intimidasi dan kriminalisasi serta pemilihan cara-cara represif oleh aparat kepolisian dan militer dalam penanganan konflik agraria.
Hal itu mengakibatkan sekitar 941 orang ditahan, 396 luka-luka, 63 di antaranya mengalami luka serius akibat peluru aparat, serta 44 orang meninggal dunia.
Khusus tahun ini, KPA mencatat terdapat 198 kasus konflik agraria dengan didominasi oleh sektor perkebunan yakni 90 kasus, sektor pembangunan infrastruktur dengan 60 kasus, pertambangan 21 kasus, kehutanan 20 kasus, pertanian tambak/pesisir 5 kasus dan kelautan serta wilayah pesisir pantai 2 kasus.
Organisasi itu juga memaparkan kasus terbanyak terjadi di wilayah Jawa Timur (24 kasus), Sumatra Utara (21 kasus), DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatra Selatan masing-masing 13 kasus, Riau dan Jambi masing-masing 11 kasus, serta lainnya tersebar di provinsi lain.
Idham mengatakan pihaknya juga memetakan para aktor yang selama ini terlibat dalam konflik agraria yakni petani dan masyarakat adat, BUMN dan korporasi swasta; pemerintah pusat dan daerah; serta Polri dan TNI. Dia menuturkan dengan makin maraknya konflik setiap tahun, mustahil bagi pemerintahan SBY untuk menyelesaikannya pada tahun depan. (yus)
