Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

KORUPSI HAMBALANG: BPK berani sentuh Agus Marto?

JAKARTA--Badan Pemeriksa Keuangan akan menelisik lebih dalam dampak kebijakan persetujuan proyek Hambalang menjadi tahun jamak selain mencari aliran dana dalam kasus tersebut. Namun, badan itu tak memiliki target waktu dalam audit tersebut. Anggota
Saeno
Saeno - Bisnis.com 27 Desember 2012  |  22:04 WIB

JAKARTA--Badan Pemeriksa Keuangan akan menelisik lebih dalam dampak kebijakan persetujuan proyek Hambalang menjadi tahun jamak selain mencari aliran dana dalam kasus tersebut. Namun, badan itu tak memiliki target waktu dalam audit tersebut. Anggota III BPK Agung Firman Sampurna menyampaikan proses audit saat ini masih berlangsung hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Pasalnya BPK memiliki target dalam audit kali ini.“Saya belum tahu kapan selesai [audit tahap II]. Kami tidak targetkan,” ujarnya dalam jumpa pers di Gedung BPK, Jakarta, hari ini [27/12].Dia menyampaikan bahwa saat ini tim tengah melakukan audit dengan mengumpulkan bukti yang relevan terkait proyek Hambalang. Menurutnya, untuk menyajikan bukti kompeten tersebut dibutuhkan waktu.Agung mengutarakan dalam audit tahap II kali ini BPK akan fokus menelusuri aliran danayang berasal dari dana proyek Hambalang. Namun, lanjutnya, tak menutup kemungkinan audit kedua kali iniaudit akan difokuskan terhadap dampak persetujuan kontrak tahun jamak.“Harus dilihat kasus Hambalang ini sebab-akibat dari persetujuan kontrak tahun jamak ini. Akibat itu disetujui, kontraktor induk kan jadi mengambil uang muka. Maka kita point out di sini, sebagai indikasi kerugian negara,” terangnya.Dalam audit investigas tahap pertama, BPK menemukan indikasi kerugian negara dari sistem multiyears yang digunakan untuk membangun Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional (P3SON) Hambalang di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sistem pembiayaan multiyears ini disetujui Menteri Keuangan Agus Martowardoyo meskipun tak ditandatangani Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng. Kontrak tahun jamak ini diindikasikan merugikan negara hingga Rp243,66 miliar. (Bsi)


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Puput Jumantirawan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top