PADANG - DPRD Kota Padang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) setempat untuk tegas melaksanakan moratorium penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) mengingat semakin besarnya anggaran belanja tidak langsung dalam APBD untuk alokasi belanja pegawai.
"Selama ini, kami menilai Pemkot kurang tegas melaksanakan moratorium sehingga jumlah PNS di lingkungan Pemkot masih bertambah dan dampaknya membebani APBD," kata Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Padang, Jumadi di Padang, Rabu.
Untuk tahun anggaran 2013, katanya, belanja tidak langsung itu meningkat sebesar Rp94,42 miliar yang sebagian besar masih untuk belanja pegawai.
"Menyikapi terus membengkaknya belanja pegawai, kami perlu mengingatkan kembali Pemkot Padang untuk mempertegas komitmennya terhadap pelaksanaan moratoriun PNS," katanya.
Menurut dia, tanpa penambahan PNS saja belanja pegawai sudah meningkat, apalagi jika Pemkot tidak tegas melaksanakan moratorium, sebab banyak PNS yang memasuki masa pensiun pada tahun 2012, namun kenyataannya belanja pegawai masih selalu bertambah.
"Kurang tegasnya Pemkot melaksanakan moratorium nampak selama 2012 dimana masih ada penerimaan PNS pindahan dari daerah lain ke Padang mencapai 231 orang," katanya.
Penambahan PNS pindahan itu berdampak pada keuangan daerah, karena Pemkot Padang harus mengeluarkan Rp11 miliar yang dibebankan pada APBD untuk pegawai baru tersebut.
"Kenyataan ini menbuktikan tidak tegasnya Pemkot Padang terhadap komitmen moratorium," katanya.
Ia menyebutkan, apabila kondisi tersebut dibiarkan tentu keinginan untuk menyeimbangkan belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam APBD tidak akan kesampaian.
Jumadi menambahkan, bagaimana pun struktur ideal dari suatu APBD adalah terjadi keseimbangan antara belanja langsung dan tidak langsung.
Karena itu, melihat jumlah PNS Pemkot Padang yang besar dan ditambah ketidakjelasan dan tidak tegas pada moratorium, maka akan sulit mewujudkan keseimbangan struktur APBD Kota Padang.
Untuk itu, katanya, salah satu jalan dalam rangka menuju keseimbangan struktur APBD adalah tegas melaksanakan moratorium dan penataan PNS harus dapat diwujudkan dengan nyata sehingga daoat mengurangi belanja tidak langsung dalam APBD. (Antara/faa)
.jpg?w=300&h=221)
