PONTIANAK--Lahan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) di Jalan Ahmad Yani Pontianak dengan luas 28,8 hektar yang akan dijadikan sebagai pusat bisnis oleh Pemprov Kalimantan Barat diminta dikaji serius.Hal itu dikatakan Kepala Sub Auditorat Kalbar I Badan Pemeriksa Keungan (BPK) Perwakilan Kalbar, Hernold Ferry Makawimbang, hari ini (19/12).“Kalau tidak ada kajian yang profesional dari pemerintah provinsi sendiri terkait lahan KONI, bisa jadi akan merugikan pemerintah. Karena tidak hanya sekadar perjanjian kontribusi saja. Tetapi ada keuntungan untuk pemerintah provinsi,” ujarnya.Hernold mengakui hasil pemeriksaan BPK belum ada indikasi kerugian. Namun BPK sudah melakukan pemeriksaan dan merekomendasikan ke pemerintah provinsi tentang statusnya.“Jadi kami sudah melakukan pemeriksaan kasus lahan KONI. Tinggal bagaimana pemerintah provinsi menindaklanjuti masalah tersebut,” ungkapnya.(K36/Bsi)