WASHINGTON-- Komisi HAM Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang baru saja terbentuk menyatakan mereka akan memprioritaskan perpotongan kepentingan antara politik dan hak asasi manusia.“Dalam beberapa bulan terakhir, kami telah menguraikan isu-isu prioritas,” kata ketua komisi, Siti Ruhaini Dzuhayatin, Kamis (20/12).Ruhaini mengatakan, di tahap awal, secara khusus komisi ini akan fokus menghapus kesalahan persepsi atas masalah ketidakcocokan yang dirasakan antara Islam dan prinsip-prinsip HAM universal."OKI merupakan lembaga politik, bukan agama, tegasnya.Ruhaini menyatakan komisi HAM ini telah menyepakati area prioritas, yang mencakup isu perempuan dan anak, hak politik dan minoritas, serta konflik Israel-Palestina."Kami telah menghabiskan setahun terakhir untuk merumuskan kerangka acuan dan aturan prosedur," terangnya.OKI merupakan organisasi antarpemerintah terbesar kedua setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didirikan pada 1969. OKI mewakili 56 negara dan Otoritas Palestina.Adapun wacana pembentukan komisi HAM di bawah OKI pertama kali mengemuka pada 2005 saat negara-negara anggota menyepakati rencana 10 tahun ke depan yang mencakup pembentukan komisi itu. (Farodlilah Muqoddam/Inter Press ervice/Bsi)