Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

PERDAMAIAN TPPI: Majelis Hakim Tunda Pengesahan

M. Taufikul Basari
M. Taufikul Basari - Bisnis.com 20 Desember 2012  |  19:58 WIB

JAKARTA—Majelis hakim kembali menunda pengesahan rencana perdamaian PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dengan alasan perlu waktu untuk menyusun putusan dan memasukkan keberatan kreditur.

“Beri kami waktu untuk bermusyawarah agar putusan yang diputuskan ini bisa maksimal, tidak menyalahi semua aturan,” kata ketua majelis hakim Lydia Sasando Parapat, Kamis (20/12).

Pada 17 Desember lalu majelis hakim juga menunda pengesahan dengan alasan agar debitur mendahulukan pembayaran biaya pengurus sebesar Rp43 miliar. Biaya yang ditetapkan majelis hakim itu hanya setengahnya dari permintaan pengurus.

Ini adalah sidang permusyawaratan majelis yang ketiga setelah dicapainya kesepakatan lewat voting atas proposal perdamaian yang diajukan TPPI pada 11 Desember.

Pada sidang 13 Desember majelis hakim menerima keberatan Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (SKSP Migas) dan menunda homologasi atau pengesahan hakim atas persetujuan antara debitur dan kreditur.

Adapaun, pada sidang kali ini debitur yang diwakili Presiden Direktur TPPI Aris Mulya Azof melayangkan surat permohonan agar homologasi dapat segera keluar sekalipun belum bisa memenuhi pembayaran untuk pengurus sebsar Rp43 miliar.

Mereka menyatakan telah menerima surat dari pengurus berupa keringanan mekanisme pembayaran yang dibagi menjadi dua, yakni US$1 juta pada 20 Desember dan sisanya dibayarkan dalam dua bulan berikutnya.

Akan tetapi, debitur baru membayar US$500.000 kepada pengurus, Duma Hutapea. Dalam surat yang dibacakan kuasa hukum TPPI, Junaidi, disebutkan bahwa debitur minta agar majelis hakim memahami kondisi keuangan perusahaan.

Debitur menyatakan komitmen untuk membayar biaya pengurus, hanya saja perusahaan juga perlu berjalan agar terdapat pemasukan.

Akibat beban pembayaran untuk pengurus ini, TPPI harus menunda beberapa kewajiban perusahaan diantaranya gaji karyawan, sewa kantor, dan pembayaran listrik.

“[Biaya pengurus] memang besar, tetapi undang-undang mengaturnya seperti itu. Majelis hakim juga sudah menyetujui [lewat penetapan],” ujar Duma Hutapea. (if) 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Wan Ulfa Nur Zuhra

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top