KETAHANAN PANGAN: Pantau potensi penyelewengan, KPK pasang badan

JAKARTA: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memantau ketahanan pangan di Indonesia untuk meminimalisir penyalahgunaan kewenangan. Untuk mencapai hal tersebut, KPK menggandeng Kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan beberapa BUMN lain untuk
| 20 Desember 2012 17:06 WIB

JAKARTA: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memantau ketahanan pangan di Indonesia untuk meminimalisir penyalahgunaan kewenangan. Untuk mencapai hal tersebut, KPK menggandeng Kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan beberapa BUMN lain untuk mendiskusikan inti masalah dan bisnis di setiap BUMN yang berkaitan dengan ketahanan pangan.Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan perhatian KPK terhadap ketahanan pangan karena menjadi salah satu national interest dalam road map. Menurut Bambang dengan mengutip ungkapan Henry Kissinger bahwa bila mampu mengontrol pangan maka bisa mengontrol masyarakat."Salah satu national interest KPK adalah ketahanan pangan, jadi ini kali pertama KPK koordinasi dan juga dilakukan studi di dua isu, pupuk dan impor daging, khususnya daging sapi," ujar Bambang di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/12).Bambang menambahkan bahwa 70-80 % penduduk di Indonesia hidup di desa dan 70 % miskin dan mereka hidup tergantung pada sumber daya alam (SDA) dan soal-soal pertanian. Sehingga, menurut Bambang bila terjadi potensi penyalahgunaan kewenangan di sektor ini maka akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat."Jadi kalau bisa dibangun sistem, meminimalisasi penyalahgunaan kewenangan maka kita bangun bangsa yang berpihak pada masyarakat luas," pungkasnya.Kedepannya, lanjut Bambang akan ditindak lanjuti dengan pertemuan bilateral dan presentasi dua studi KPK yakni soal pupuk dan impor daging. Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Usaha Industri Primer Kementerian BUMN, Muhamad Zamkhani mengatakan kerjasama dengan KPK akan memperbaiki sistem yang ada."Bersama KPK kita cari, bangun sistem agar tidak memungkinkan celah menjadikan orang korupsi, jadi bisa untuk buat perbaikan sistem," tandas Zamkhani.Menurut Zamkhani juga mengungkapkan lembaganya siap terbuka dan bekerjasama dengan KPK. Ia pun menyatakan bahwa pertemuannya dengan pimpinan KPK ialah tahap awal. Kedepannya akan ada uraian lebih rinci dan paparan dari direksi sehingga bisa diketahui hal-hal yang rawan dengan penyalahgunaan kewenangan.Meski begitu Zamkhani mengakui bahwa ada beberapa hal yang diluar kendali BUMN. Hal ini menyebabkan BUMN tidak bisa mengontrol lebih jauh untuk memperbaiki sistem yang ada. (arh)ampu dan tidak mampu, maka dibuatlah raskin (beras miskin)."60 % produksi pangan ada di Pulau Jawa, sedangkan Indonesia timur rata-rata minus, karena gap tersebut harus didistribusikan," imbuh Sutarto.Sutarto pun menilai Bulog mempunyai peran penting untuk ketiga hal tersebut. Stok untuk tahun ini pun menurutnya sangat cukup karena cadangan beras hingga 2,2 juta ton. Akan tetapi masalah daging Bulog belum diserahkan tanggung jawabnya.

Pantau terus perkembangan Real Count KPU Pilpres 2019, di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Annisa Lestari Ciptaningtyas

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup