JAKARTA--Struktur organisasi kabinet dan organisasi pemerintahan di Indonesia dinilai terlalu gemuk dan menjadi beban APBN yang cukup tinggi.Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) Prijono Tjiptoherianto mengatakan jumlah kementerian saat ini mencapai 39, dan ini merupakan angka sangat tinggi untuk negara yang berkembang saat ini.Jumlah itu, belum ditambah lembaga nonkementerian, dan lembaga nonstruktural berupa komisi-komisi yang jumlahnya mencapai 79 unit, seperti Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Nasional Perempuan dan lainnya."Komisionernya diambil dari profesional dan independen, namun setiap komisi mempunyai sekjen yang diambil dari PNS eselon I. Belum lagi pegawainya yang juga PNS. Ini pemborosan," ujarnya saat berbicara pada peluncuran buku Dulu Mendengar Sekarang Berbicara, karya Ikatan Alumni FEUI, Selasa (18/12).Buku tersebut merupakan karya tulis pemikiran ekonom-ekonom muda FEUI mengenai masa depan Indonesia yang lebih baik. Beberapa penulis diantaranya Telisa Aulia Felianti, dan Titissari Rumbogo.Prijono melanjutkan salah satu permasalahan yang dihadapi Indonesia adalah manajemen birokrasi yang berbelit dan birokrasi gemuk. Hal ini menyebabkan jumlah PNS yang banyak dan akhirnya membebani anggaran negara.Padahal, lanjutnya, negara-negara industri berusaha melakukan perampingan kabinet dan menyederhanakan birokrasi untuk menopang perekonomian. Rata-rata negara maju dan negara industri, seperti Jepang hanya mempunyai 12 hingga 15 unit kementerian.Bahkan China, lanjutnya, negara berpenduduk paling banyak dengan sistem komunis yang sepenuhnya dikendalikan negara hanya mempunyai 18 kementerian."Sejak Kabinet Pembangunan V era Orde Baru, jumlah kementerian kita di atas 30, dan itu belum ditambah unit-unit lainnya. Saya tidak tahu ini efisiensi atau pembagian jabatan," katanya. (if)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
