BATUBARA, Sumut: PT Indonesia Asahan Aluminium [Inalum] di Kabupaten Batubara, Sumatra Utara harus 100% kembali ke pemerintah pasca berakhirnya kontrak perusahaan tersebut pada 2013.
Setelah kontraknya berakhir, kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Effendi Simbolon, PT Inalum harus dikelola 100 % oleh Pemerintah Indonesia, jangan dilanjutkan kembali kontraknya kepada Jepang.
"Dalam pengelolaannya nanti, Pemerintah Indonesia harus melibatkan Provinsi Sumatra Utara dan 10 kabupaten/kota lainnya di Sumut," katanya usai kunjungan kerja ke PT Inalum, Senin (10/12/2012)
Effendi menilai bahwa aset strategis PT Inalum yang berada di Kabupaten Batubara sangat penting untuk diberikan peran melalui BUMD agar pemda dan provinsi mendapatkan kepemilikan saham atau royalti.
"Prinsipnya badan usaha milik daerah harus mendapatkan langsung manfaat dari pengelolaan PT Inalum. Tidak seperti selama ini yang telah dikelola selama 30 tahun," kata Effendi Simbolon. (ra)
