KONFLIK SARA: Komnas HAM minta Polri Sigap Cermat

JAKARTA: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta kepolisian untuk lebih intensif dan sigap dalam mengamati masalah-masalah yang berkaitan dengan mengerasnya sikap intoleransi  yang berujung pada konflik horizontal.Aparat negara juga berpotensi untuk tak memberikan perlindungan HAM sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.Ketua Komnas HAM Otto Syamsudin Ishak mengatakan kemajemukan yang berbasis SARA telah menjadi basis paling mudah untuk menyulut emosi masyarakat yang berada pada kondisi keterpurukan dan apatis berkepanjangan.Oleh karena itu, sambungnya, peranan Polri ke depan semakin sentral dalam menjaga negara."Pihak kepolisian dituntut semakin sigap dan intensif dalam mencermati dinamika ekonomi, sosial, budaya, yang bisa berkembang menuju konflik horizontal, karena sikap intoleransi semakin mengeras," kata Otto dalam pidatonya dalam diskusi Intoleransi sebagai Pelanggar HAM dan Konstitusi: Bagaimana Peran Polisi yang digelar Komnas HAM, di Jakarta (10/12/2012).  Komnas HAM mencatat pihak yang paling banyak diadukan sepanjang tahun ini adalah aparat kepolisian dengan jumlah mencapai 1.635 aduan.Sedangkan hak yang paling banyak diadukan pelanggarannya oleh warga negara adalah hak atas kesejahteraan (40%), hak untuk memperoleh keadilan (40%), dan hak atas rasa aman (10%).Otto menegaskan sejalan dengan pergantian rezim politik, maka terjadi pula pergeseran aparat negara yang potensial untuk tidak menghormati dan memberikan perlindungan sesuai dengan HAM.Masalah HAM terkait dengan meningkatnya konflik berbasis SARA, katanya, juga telah menjadi sorotan dunia pada penegakan HAM di Indonesia.Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen  Boy Rafli Amar dalam diskusi tersebut mengatakan pihaknya menjadikan penilaian masyarakat tentang penanganan konflik berbasis SARA sebagai bahan evaluasi dalam memperbaiki kinerja kepolisian ke depan.Menurutnya, langkah pencegahan masalah tersebut juga tak hanya dilakukan oleh kepolisian melainkan juga masyarakat dan pemerintah daerah. (Bsi)