KOMISIONER KPPU: DPR Pilih 9 Nama Calon

JAKARTA—Komisi VI DPR RI secara aklamasi telah memilih sembilan nama calon komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk periode 2011-2016 yang akan diajukan kepada Presiden RI. 
M. Taufikul Basari | 05 Desember 2012 18:51 WIB

JAKARTA—Komisi VI DPR RI secara aklamasi telah memilih sembilan nama calon komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk periode 2011-2016 yang akan diajukan kepada Presiden RI. 

Ketua Komisi VI Airlangga Hartarto mengatakan sembilan nama yang terpilih adalah Nawir Messi, Tresna Soemardi, Sukarmi, Syarkawi Rauf, Munrokhim Misanam, Saidah Sakwan, Kurnia R. Sya’ranie, Chandra Setiawan, dan Kamser Lumbanradja. 

“Nama nama tersebut dipilih secara aklamasi, mempertimbangkan, kompetensi, pengalaman, kinerja, kombinasi antara yang senior 3 orang, satu mantan sekretaris KPPU dengan yang baru 5 orang,” katanya kepada Bisnis, Rabu (5/12). 

Kesembilan nama tersebut akan diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk ditetapkan masa kerjanya.

Seharunya, komisioner KPPU yang sekarang telah berakhir masa tugasnya per 12 Desember 2011. Namun, Presiden melalui keputusan No. 71/P tahun 2011 memutuskan untuk memperpanjang masa jabatan komisioner hingga dikeluarkannya Kepres tentang penetapan keanggotaan KPPU masa jabatan tahun 2011-2016. 

Airlangga menambahkan bahwa dalam memilih DPR juga mempertimbangkan unsur keterwakilan gender dan latar belakang pendidikan untuk melengkapi mosaik keberagaman latar belakang ekonomi antitrust, hukum dan latar belakang teknik atau insinyur. 

Dia berharap KPPU ke depan siap menjaga pasar terutama menghadapi Komunitas Ekonomi Asean (Asean Economic Community), di mana negara anggotanya telah berkomitmen untuk memperkenalkan hukum dan kebijakan persaingan regional pada 2015. 

“KPPU diharapkan dapat mencegah perilaku persaingan yang tidak sehat sehingga penguasaan pangsa pasar oleh multinational coporation dan perusahaan besar masih memberi ruangan bagi usaha nasional dan UMKM untuk tumbuh dan berkembang berbagi kue pembangunan,” jelasnya. 

Sementara itu, salah satu komisioner yang terpilih lagi, Tresna Soemardi, mengatakan dalam uji kemampuan dan kepatutan telah dilihat bagaimana visi misi sebagai komisioner menjadikan KPPU sebagai lembaga komisi persaingan yang kredibel. 

Hal itu terkait dengan 2 tugas pokok KPPU untuk melakukan penegakan hukum dan advokasi maupun menciptakan kelembagaan yang kredibel dalam proses penegakan maupun advokasi. 

Ke depan, katanya, lembaga persaingan itu diharapkan lebih baik lagi dalam membrantas praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang menciderai kesejahteraan rakyat. 

Persaingan usaha tidak sehat, tambahnya, juga menyebabkan ekonomi biaya tinggi serta tidak efisien dan terjadinya bottleneck atau hambatan dalam pembangunan ekonomi nasional. 

“Kongkritnya tidak saja tarif angkutan udara dan telekomunikasi murah, tetapi juga komoditas bahan pokok dan yang menyangkut hajat hidup orang banyak menjadi murah dan terjangkau, berkualitas, banyak pilihan dan bebas dari kelangkaan,” terangnya. 

Tresna berlatar belakang insinyur di bidang Teknik Mesin dari ITB yang kemudian melanjutkan program doktor di Ecole Centrale de Paris-France (1987-1990). Selain itu, dia juga meraih gelar Sarjana Ekonomi dari FE UI bidang Manajemen Keuangan dan Pascasarjana Studi Lingkungan dari universitas yang sama. 

Komisoner yang lain, Sukarmi, merupakan dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, sejak 1991 pada mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional, Hukum Kontrak dan Hukum Perbankan. 

Sukarmi adalah anggota Tim Kajian Amandemen UUD 1945 dan Pusat Penelitian Peran Wanita, juga sebagai Ketua Lembaga Riset Perbankan Daerah Unibraw sekaligus koordinator Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Unibraw. 

Satu nama lagi yang aktif di komisi sejak 2001 adalah Nawir Messi, yang awalnya menjabat Direktur Eksekutif Sekretariat KPPU. Sejak 1985 Nawir bergabung sebagai peneliti pada the Center for Policy and Implementation Studies (CPIS), lembaga riset kerjasama antara the Harvard Institute for International Development (HIID) dengan Pemerintah Indonesia. (Bsi)

Pantau terus perkembangan Real Count KPU Pilpres 2019, di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
kppu

Editor : Puput Jumantirawan

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup