Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

SARUNG MAJALAYA: Volume Produksi turun 20%

BANDUNG: Industri kain sarung tekstil buatan Majalaya Kabupaten Bandung hanya memproduksi 1 juta potong per bulan atau turun 20% dari tahun sebelumnya karena populasi usaha kecil menengan (UKM) di pusat tekstil tersebut terus menyusut.
News Editor
News Editor - Bisnis.com 19 November 2012  |  01:24 WIB

BANDUNG: Industri kain sarung tekstil buatan Majalaya Kabupaten Bandung hanya memproduksi 1 juta potong per bulan atau turun 20% dari tahun sebelumnya karena populasi usaha kecil menengan (UKM) di pusat tekstil tersebut terus menyusut.

Ketua Perhimpunan Tekstil Majalaya (PPTM) Deden Suwega mengatakan untuk memroduksi sebanyak itu perajin membutuhkan sekitar 300 ton benang poliester.Selain itu, produksi turun dipicu populasi industri kecil menengah (UKM) Majalaya berkurang 50% sejak krisis moneter 1998, saat ini menjadi sekitar 140 unit.“Kami mengkhawatirkan serapan sarung tradisional akan berkurang, karena UKM bersaing dengan pabrikan besar," katanya saat dihubungi Bisnis, Minggu (18/11/2012).Dia menjelaskan naiknya harga benang katun membuat harga serat sintetis ikut merangkak naik sehingga produksi kain sarung ikut naik. Saat ini, harga kain sarung berada di kisaran Rp15.000-Rp25.000 per potong.Meski demikian, produk sarung tenun tradisional, sudah diminati Malaysia. Hal itu terlihat dari semakin banyaknya transaksi perdagangan para pengusaha industri sarung Majalaya dengan pedagang dari Malaysia. "Meski turun, produksi kami sudah ke luar negeri," ujar Deden.Sementara itu, Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Suderajat menilai dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 243/2011 tentang Kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor (KITE), yang mengharuskan PPN importasi bahan baku dibayar di muka dan direstitusi kemudian setelah barangnya diekspor, itu belum efektif."Namun restitusi hanya teori yang bagus dalam praktiknya sangat kurang, sehingga mengganggu permodalan perusahaan dalam menjalankan usahanya," kata Ade.Menurut dia, dalam PMK tersebut menyebutkan bila restitusi hanya tiga minggu, namun kenyataannya ada yang tiga tahun. "Pemerintah kelihatannya tidak membutuhkan lapangan kerja maupun devisa dalam kurun waktu ini," tegasnya.Oleh karena itu, pihaknya berharap proses restitusi bisa dipermudah, agar ekspor yang dilakukan bisa cepat.(Jibi/k29/sut)

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Sumber : Adi Ginanjar

Editor : Sutarno

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top