Surabaya: Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Timur meminta pemerintah menindak tegas perusahaan outsourcing yang tidak menjalankan ketentuan outsourcing dengan benar.Wakil Ketua Apindo DPD Jawa Timur Anto Subagyo mengatakan tuntutan penghapusan outsourcing sebenarnya muncul akibat ulah perusahaan outsourcing yang menjalankan sistem outsourcing dengan tidak benar.
"Kalau perusahaan outsourcing menjalankan sistem outsourcing secara benar sesuai UU, saya kira tidak akan ada demo seperti ini," katanya saat dihubungi Bisnis, Rabu (3/10/2012).Dari hampir 1.000 perusahaan outsourcing yang ada di Jawa Timur, terangnya, hanya 10% perusahaan yang menjalankan sistem outsourcing dengan benar. "Selebihnya 90%-nya nggak benar. Itu sebenarnya yang perlu ditindak tegas oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja," jelasnya.Selain menindak tegas perusahaan outsourcing nakal, sambungnya, pemerintah juga harus menindak tegas perusahaan yang menggunakan jasa outsourcing nakal. "Ini kan setali tiga uang karena perusahaannya ingin bayar murah. Jadi dua-duanya harus ditindak," tegasnya.Akibat ulah perusahaan outsourcing dan pengusaha nakal tersebut, Anton menuturkan pengusaha yang menjalankan sistem outsourcing secara benar menjadi dirugikan karena karyawannya disweeping untuk ikut demo dan mogok kerja."Seharusnya mereka itu demo perusahaan outsourcingnya dan perusahaannya sendiri, bukan malah mengajak karyawan perusahaan yang bener. Jadi harus diatur betul sasaran demonya," ujarnya.Hingga kini, dia mengaku belum mendapatkan laporan perihal berapa besar kerugian yang dialami anggota Apindo Jatim akibat aksi demo dan mogok kerja yang dilakukan hari ini.(msb)
