JAKARTA: Permasalahan pemisahan aset PT Jamsostek untuk berubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan tinggal 20%.Selebihnya yang 80%, kata Direktur Utama PT Jamsostek Hotbonar Sinaga, pemisahan aset pihaknya sudah rampung dengan dukungan kerja BPKP (Badan pengawas keuangan dan pembangunan) dan Ikatan Akuntan Indonesia.“Masalah pemisahan aset kami yang 20% itu adalah tentang investasi, karena peraturan pemerintah yang mengaturnya belum ada,” katanya saat rapat dengar pendapat dengan PT Askes dan Komisi IX DPR , Rabu, 30 Mei 2012.Untuk itu, Hotbonar meminta DPR mendesak pemerintah agar secepatnya menuntaskan pembahasan sejumlah rancangan peraturan pemerintah (RPP) guna mendukung beroperasinya BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014.Menurut dia, masalah RPP tentang investasi yang hingga kini belum diselesaikan, diinformasikan karena terkait dengan masa transisi OJK (otoritas jasa keuangan)Sementara itu, mengenai pengalihan JPK (jaminan pemeliharaan kesehatan) menjadi JKN (jaminan kesehatan nasional), Hotbonar menjelaskan pihaknya menyiapkan berbagai pendukung realisasinya.Dia mencontohkan persiapan peralihan itu dengan menambahn manfaat pelayanan kesehatan, perbaikan teknologi informasi, menambah kesiapan karyawan dan sumber daya manusianya.Selain itu, dia menambahkan konsolidasi dan koordinasi dengan PT Askes juga dilakukan menyangkut kepesertaan, koleksi iuran, manfaat, dan pelayanan, serta teknologi informasi.Saat ini, PT Jamsostek memiliki kepesertaan untuk program JPK sebanyak 67.412 perusahaan per triwulan I/2012 dan ada 2.686.479 orang pekerja. (Bsi)