Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

LUMPUR LAPINDO: Aktivis desak SBY dan Ical bertanggungjawab

JAKARTA: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie didesak bertanggung jawab atas tragedi lumpur Lapindo yang hingga kini masih menyengsarakan ribuan masyarakat yang tinggal di sana. Pemerintah justru memberikan subsidi
Inda Marlina
Inda Marlina - Bisnis.com 29 Mei 2012  |  15:21 WIB

JAKARTA: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie didesak bertanggung jawab atas tragedi lumpur Lapindo yang hingga kini masih menyengsarakan ribuan masyarakat yang tinggal di sana. Pemerintah justru memberikan subsidi melalui APBN untuk mengatasi masalah tersebut.Sekitar 20 aktivis lingkungan dan hak asasi manusia (HAM) melakukan aksi berupa orasi maupun teatrikal terkait dengan 6 tahun tragedi lumpur yang disebabkan oleh PT Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur.

 

Semburan itu terjadi pada 29 Mei 2006 silam. Perusahaan itu dimiliki Aburizal Bakrie, yang kini Ketua Umum Partai Golkar dan bersiap mencalonkan dirinya sebagai Presiden pada Pemilu 2014.Para aktivis itu melakukan aksinya di depan Pasar Festival, kawasan Rasuna Said Jakarta Selatan dan berakhir di depan Wisma Bakrie 2 di kawasan yang sama. Kedua tempat tersebut dimiliki oleh Aburizal Bakrie.Mereka membawa keranda mayat tiruan bertuliskan 6 tahun lumpur Lapindo sebagai simbol protes. Sejumlah aktivis juga melumuri tubuhnya dengan cairan berwarna abu-abu, yang menggambarkan lumpur Lapindo.Aktivis Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Prio Kustiadi mengatakan Aburizal Bakrie, pemilik PT Lapindo Brantas, harus bertanggung jawab atas tragedi yang yang menyengsarakan ribuan masyarakat yang tinggal di kawasan pengeboran tersebut. Tak hanya itu, pemberian dana APBN untuk mengatasi tragedi tersebut pun dikritik keras."Aburizal Bakrie dan Presiden Yudhoyono harus bertanggung jawab atas tragedi lumpur Lapindo," ujar Prio dalam orasi tersebut.Para aktivis mengecam kerusakan yang ditimbulkan oleh lumpur Lapindo sejak 6 tahun lalu hingga hari ini. Selain masalah kesehatan, sektor ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan itu menjadi hancur, salah satunya menghilangkan lahan-lahan produktif milik warga.Demonstrasi itu juga mengecam bagaimana pemerintah justru memberikan subsidi sejak 2007-2012 terkait dengan lumpur Lapindo yang mencapai Rp6,2 triliun.

 

Data Jatam menyatakan  masing-masing kucuran subsidi itu  adalah Rp600 miliar (2007), Rp1,1 triliun (2008), Rp1,15 triliun (2009), Rp1,2 triliun (2010), Rp1,3 triliun (2011) dan Rp1,53 triliun (2012).(api)

 

 

BACA JUGA:

Kisah Dahlan Iskan lagi

Peraih tertinggi ujian nasional 2012

 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Lingga Sukatma Wiangga

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top