Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

BIAYA LOGISTIK tinggi ganjal efisiensi AEC

JAKARTA: Pergerakan ekonomi nasional saat ini dinilai masih mengalami kelambatan dalam rangka efisiensi ekonomi nasional dan memasuki Asean Economic Community (AEC) 2015.
Jessica Nova
Jessica Nova - Bisnis.com 21 Mei 2012  |  12:57 WIB

JAKARTA: Pergerakan ekonomi nasional saat ini dinilai masih mengalami kelambatan dalam rangka efisiensi ekonomi nasional dan memasuki Asean Economic Community (AEC) 2015.

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhinya seperti biaya produksi tinggi, biaya logistik tinggi, daya saing lemah, masalah birokrasi yang berbelit hingga suku bunga yang tinggi.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyayangkan permasalahan tersebut masih menghantui perekonomian nasional.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik Kadin Indonesia Natsir Mansyur menyatakan hampir 10 tahun terakhir perekonomian nasional tidak mengalami perubahan yang signifikan.

”Bahkan, keluhan dunia usaha masih disitu-situ saja dari tahun ke tahun, penyelesain lambat, sehingga berdampak kepada ekonomi nasional,” katanya dalam keterangan pers yang diterima Bisnis, Senin, 21 Mei 2012.

Adapun hal baru belakangan ini, Natsir menambahkan yang membuat satu faktor  ekonomi nasional melambat adalah egoisme kementrian.

Menurut dia, dalam menerbitkan berbagai peraturan menteri (permen), banyak yang bertentangan dan menyusahkan dunia usaha.

”Banyaknya permen yang dikeluarkan pemerintah semakin menambah persoalan baru kelambatan ekonomi nasional,” jelasnya.

Para pelaku usaha menyayangkan, berbagai permen yang diterbitkan oleh pemerintah diberlakukan tanpa dibicarakan terlebih dahulu dengan dunia usaha.

Bahkan, Kadin Indonesia yang jelas diatur oleh UU No.1/1987 sebagai mitra kerja pemerintah jarang diajak bicara dalam menerbitkan suatu kebijakan.

”Terkadang pemerintah membuat kebijakan sendiri, sehingga saat kebijakan itu terbit menimbulkan protes dari dunia usaha,” ungkap Natsir.

Kadin Indonesia berharap kementerian tidaklah berlebihan menerbitkan permen yang tidak begitu penting, sehingga tidak menambah beban permasalahan baru bagi dunia usaha. (arh)

 

 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Annisa Lestari Ciptaningtyas

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top