JAKARTA: Kementerian Perumahan Rakyat berharap pemerintah daerah dapat mempermudah izin pembangunan rumah susun hak milik di perkotaan sehingga kebutuhan hunian untuk masyarakat terjawab.Bernaldy, Asisten Deputi Evaluasi Perumahan Formal Deputi Bidang Perumahan Formal Kemenpera, mengatakan walaupun berharap izin pembangunan rusunami dipermudah, tidak lantas pengembang boleh mengabaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ada.“Pemda DKI, misalnya, punya peraturan tersendiri dalam memberikan ijin membangun hunian vertikal tersebut. Hal ini bertujuan untuk MBR dapat memiliki akses memiliki Rusun,” terangnya dalam rilis yang diterima Bisnis, Selasa 08/05/12.Bernaldy menuturkan, Rusunami sebenarnya memiliki pangsa pasar yang cukup besar, yang terlihat dari banyaknya masyarakat yang ingin membeli meskipun Rusun tersebut berada di pinggir kota.Oleh karena itu, dia menghimbau peran serta aktif dari para pengembang untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunannya.Kemenpera juga mengharapkan para pengembang kembali terdorong untuk melanjutkan program pembangunan 1.000 tower rusun di seluruh Indonesia dengan adanya UU no 20 tahun 2011 yang telah disetujui oleh DPR.Sementara itu, Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan Usmayadi menilai semakin terbatasnya lahan permukiman membuat pembangunan hunian vertikal menjadi salah satu pilihan bagi pengembang. Akan tetapi, Pemda akan tetap mempertahankan daerah resapan air yang ada.“Pemda sangat mendorong pembangunan hunian vertikal. Tapi pengembang juga harus menyediakan lahan untuk daerah resapan air agar tidak mengakibatkan banjir saat hujan turun.”Sebelumnya, Eddy Ganefo, Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan Seluruh Indonesia (Apersi), menilai rusunami saat ini tidak lagi berfungsi untuk memenuhi kebutuhan rumah nasional (backlog) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), melainkan sebagai solusi sempitnya lahan di perkotaan.“Dengan demikian, saat harga rusunami tidak lagi terjangkau bagi MBR, pemerintah seharusnya menyerahkan masalah ini ke mekanisme pasar, dimana konsumen rusunami sebagian besar adalah masyarakat kalangan menengah, dan memberi subsidi bagi pengembangnya,” jelasnya.Subsidi tersebut, lanjutnya, dapat berupa pengadaan lahan atau kemudahan perizinan, sebab biaya yang harus dikeluarkan pengembang untuk mengurus izin pembangunan rusunami cukup tinggi. Sedangkan untuk masalah backlog, lebih baik dipecahkan dengan pengadaan rumah tapak yang terjangkau.Sedangkan Setyo Maharso, Ketua Persatuan Pengusaha Real Estate Indonesia (REI), mengaku sudah mengibarkan bendera putih terkait pembangunan rusunami akibat tidak sinkronnya kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.Data dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) menunjukkan dari pengajuan surat minat untuk 725 tower rusun yang tersebar di Jabodetabek, Surabaya, Bandung, Batam, Makassar, dan, Balikpapan, hanya 45 tower atau 15.903 unit yang telah mencapai tahap serah terima kunci.Sedangkan yang sudah berada di tahap topping off atau pemasangan atap terdapat 38 tower yang terdiri dari 16.866 unit, dan yang di tahap pembangunan konstruksi sebanyak 36 tower dengan 15.590 unit. Tahun lalu, total penyaluran KPR untuk rusun dengan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) hanya 134 unit, sedangkan pada 2010 penyaluran KPR rusun bersubsidi cuma 1.838 unit. (faa)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
