ISTANA WAPRES: Dari Merdeka Selatan Pindah Ke Bekas Gedung DPA

JAKARTA: Kantor Wakil Presiden segera pindah dari Istana Wapres di Jalan Merdeka Selatan ke bekas Gedung Dewan Pertimbangan Agung di Jalan Veteran III.Kepindahan kantor Wapres ini agar lokasinya lebih berdekatan dengan kantor Presiden yang ada di kompleks Istana Negara Jalan Medan Merdeka Utara.Sekretaris Wapres Mohammad Oemar mengatakan kepindahan kantor Wapres akan dilakukan pada semester I  tahun ini juga karena proses renovasi kantor barusudah dalam tahap final."Sekarang masih difinalisasi. Kita jadwalkan akan ada pengecekan sekali lagi, kalau sudah rapi dan Wapres mengecek, bisa segera digunakan. Tidak sampai setengah tahun lagi bisa digunakan," ujarnya, Jumat 10 Februari 2012.Gedung DPA sejak  tahun lalu di perbaiki untuk persiapan kantor baru Wapres Boediono beserta Sekretariat Wapres yang sejak lama sudah dirancang untuk berkantor "satu atap" dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.Oemar mengatakan saat ini proses pembangunan sudah tahap akhir dan tinggal menunggu audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)."Ada permasalahan prosedural yang harus ditaati. Setelah proyek selesai harus ada audit BPKP, sebelum diserahterimakan," ujarnya.Pada tahap awal, yang akan berkantor di gedung baru adalah Boediono beserta staf khusus dan para deputi. Staf lain masih akan berkantor di Istana Wapres Jalan Medan Merdeka Selatan karena keterbatasan ruangan.Sejumlah kegiatan Boediono juga tetap dilaksanakan di Istana Wapres Jalan Merdeka Selatan karena keterbatasan kapasitas ruangan, masjid, dan fasilitas lainnya.Di kantor baru nanti, Wapres bisa menerima tamu, tetapi untuk jumlah yang terbatas. Fasilitas kantor baru Boediono lainnya yang ada di antaranya ruang rapat, ruang rapat staf, dan ruang wartawan dan ruang konferensi pers.Mengenai pengamanan, meskipun kantor baru sangat berdekatan dengan jalan raya, tetap tidak akan dilakukan penutupan. Para pengguna jalan tetap bisa melewati Jalan Veteran, dan hanya akan disarankan untuk memperlambat kendarannya."Wapres juga berikan saran jangan ditutup. Bisa diatur pengamananannya tanpa harus ditutup," kata Oemar yang pernah menjabat sebagai duta besar di sejumlah negara ini.Rencana penggabungan kantor Wapres dan Presiden ini sudah dicetuskan sejak era Wakil Presiden Jusuf Kalla pada 2005. Penggabungan kantor ini untuk lebih memudahkan koordinasi.Namun, rencana ini tertunda terus karena pertimbangan keamanan yang terlalu dekat dengan jalan raya sehingga rawan ancaman bom mobil. Gedung bekas Dewan Pertimbangan Agung itu harus direnovasi dahulu agar keamanannya lebih terjamin.(bas)