Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kementerian BUMN genjot pembangunan 3 proyek tertunda

DENPASAR: Kementerian Badan Usaha Milik Negara mempercepat dengan mengambil alih sedikitnya tiga proyek infrastruktur dan logistik darat di Jawa dan Bali sebagai upaya untuk memperlancar arus investasi.Deputi Menteri BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik,
Matroji
Matroji - Bisnis.com 28 November 2011  |  14:22 WIB

DENPASAR: Kementerian Badan Usaha Milik Negara mempercepat dengan mengambil alih sedikitnya tiga proyek infrastruktur dan logistik darat di Jawa dan Bali sebagai upaya untuk memperlancar arus investasi.Deputi Menteri BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik, Sumaryanto Widayatin mengatakan selain pembangunan proyek tol di Bali Selatan, kementerian juga akan menggenjot ssejumlah proyek di Jawa. “Proyek kereta bandara serta double track jalur kereta api yang menghubungkan Pekalongan dan Surabaya,” katanya seusai memimpin rapat koordinasi BUMN di Bali, hari ini.Peran serta perusahaan BUMN, lanjutnya, dituntut untuk bersinergi dengan perusahaan BUMN lainnya untuk mewujudkan pembangunan proyek pemerintah. Pendanaannya, BUMN pengemnbang bisa mengajukan project financing dengan memanfaatkan kelebihan likuiditas BUMN perbankan.Sumaryanto mnegungkapkan, pemetaan percapatan ini sudah mencapai kesepakatan dari seluruh perseroan pelat merah. Seperti halnya PT Angkasa Pura I dan II, PT Kereta Api Indonesia, PT Garuda Indonesia Tbk, PT Jasa marga serta BUMN karya lainnya. “Dalam pembicaraan percepatan ini, juga turut hadir perusahaan BUMN yang bergerak di sektor perbankan, asuransi dan telekomunikasi.”Pada pembangunan proyek tol Bali Selatan yang semula akan dibangun oleh swasta, katanya, BUMN akan mengambil alih dengan skema pembiayaan internal PT Jasa Marga. Saat ini perseroan konstruksi milik negara ini menganggarkan biaya sebesar Rp1,6 triliun untuk pembangunan jalan dengan rute Denpasar selatan-Serangan-Benoa dan Nusa Dua. “Anggaran ini tidak membebani APBN. Belanja negara hanya bersift subsidi.”Sumaryanto memastikan pada 21 Desember 2011 konstruksi infrastuktur sepanjang 11 kilometer ini akan dimulai. Pada target, kementerian BUMN mengestimasikan pembangunan selesai pada hitungan 1 tahun. Pada pembangunan itu juga diestimasikan mampu menyerap tenaga kerja konstruksi sebanyak 5.460 tenaga kerja.Tercatat, infrastruktur ini sebelumnya telah ditenderkan sebanyak 2 kali dengan skema Public Private Partnership. Namun, pada skema penawaran proyek sebesar Rp5,5 triliun ini tidak ada peminat. Pemerintah juga terlebih dulu menawarkan dengan skema bilateral loan dengan Korea dan China.Percepatan proyek tertunda ini, lanjut dia, juga dilakukan pada proyek rel bandara dengan rute Manggarai-Pluit-Bandara yang sempat ditawarkan swasta dengan nilai investasi Rp10,7 triliun. PT KAI Persero, ditugaskan kementerian untuk membangun dengan memanfaatkan jalur yang sudah ada. Yakni Manggarai-Tangerang. “Pada konsep ini biaya bisa ditekan hingga kurang dari Rp2 triliun.”Jalur kereta api yang teridentifikasi memiliki panjang sekitar 17,7 kilometer ini mempunyai nilai proyek Rp2,27 triliun. Estimasi ini sudah termasuk anggaran konstruksi dan pembebasan lahan. Pada rencana pengoperasian, 24 kereta ai diproyeksikan melintas di jalur menuju Bandara Internasional Soekarno Hatta, Cengkareng.Sementara itu, pada proyek double track/jalur ganda kereta api Pekalongan-Surabaya pemerintah mendelegasikan PT KAI dengan estimai biaya Rp5,6 triliun. Sebelumnya proyek ini diperkirakan menguasai biaya negara sebanyak Rp9 triliun dengan lama pengerjaan 4 tahun.Perusahaan BUMN pengelola transportasi massal ini, lanjutnya, hanya membebani APBN sebesar Rp1 triliun dengan penyertaan mdal negara (PMN). Sementara sisa pembiayaan pembangunan infrastrutur sarana kereta api ini berupa project financing dengan perusahaan perbankan BUMN.Sebagaimana diketahui, pembangunan infrastruktur di Indonesia masih terkendala nilai investasi yang terlalu besar. Termasuk pembiayaan pada infrastruktur ketenagalistrikan, jalan, pelabuhan, bandar udara dan kereta api.  Kebijakan sektoral pun juga belum mampu mendukung upaya BUMN untuk penyediaan dan pengembangan infratruktur. Selain itu belum sinkronnya pengembangan infrastruktur dengan pengembangan kewilayahan. “Sehingga initial cost menjadi terlalu besar.” (faa)


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Dara Aziliya

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top