JAKARTA: DPR meminta pemerintah mewaspadai pembangunan pangkalan militer Amerika Serikat di Australia karena alasan bahwa keberadaan pasukan bersenjata itu hanya untuk membantu penanganan bencana alam di kawasan itu kurang logis."Karenanya pemerintah mesti tetap waspadai hal ini. Karena negara AS dengan kekuatan militernya saat ini jelas dapat melakukan apa pun di kawasan dan negara lain," ujar Wakil Ketua DPR Pramono Anung di Gedung Parlemen hari ini.Meski demikian, Pramono berharap Indonesia tetap perlu mengambil manfaat jika memang penempatan pangkalan militer AS di Australia untuk membantu penanganan korban bencana alam. "Kalau memang itu tujuannya, ya kita manfaatkan juga," tegas politisi PDIP itu.Pramono mengingatkan bahwa berdasarkan hasil penelitian atas sumber daya alam di Sumatera hingga Papua, ditemukan potensi sumber tambang, gas, dan minyak bumi yang luar biasa besar.Kondisi itu, ujarnya, meinmbulkan kecenderungan dunia internasional untuk melirik kawasan timur setelah di daerah tersebut diindikasikan terdapat sumber alam pertambangannya yang besar."Banyak negara berlomba-lomba mengincar kekayaan itu. Karena itu, jangan-jangan pangkalan militer AS di Australia itu juga untuk tujuan mengambil Papua juga," tegasnya menanggapi penempatan sekira 2.500 personel marinir Amerika Serikat (AS) di Darwin yang dipertanyakan sebagian kalangan.Pakar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengatakan bahwa melihat kondisi saat ini penempatan pasukan AS tersebut belum perlu.Alasannya hingga kini tidak ada konflik bersenjata yang terjadi anta negara ataupun gerakan separatisme yang mengancam suatu pemerintahan yang sah."Lalu, mengapa pasukan marinir yang memiliki kemampuan untuk memukul yang ditempatkan? Apakah ini mengindikasikan darurat yang dimaksud adalah darurat konflik bersenjata?" katanya.Sebelumnya Presiden AS Barack Obama mengatakan penempatan pasukan itu dalam rangka tanggap darurat (emergency readiness) bila sewaktu-waktu di kawasan itu terjadi sesuatu. Obama menegaskan bahwa AS perlu menunjukkan eksistensinya di kawasan tersebut."Namun demikian kehadiran militer AS masih menyisakan banyak pertanyaan bagi Indonesia. Pertama adalah apa yang dimaksud dengan keadaan darurat? Apakah suatu keadaan yang dikarenakan bencana atau darurat karena ada konflik bersenjata di kawasan,?" kata HikmahantoMeski penempatan pasukan tersebut masih belum terealisasi, namun kebijakan itu tetap harus diwaspadai.Menurut dia, jika saja rencana tersebut terealisasikan dalam waktu beberapa tahun dan Obama atau Partai Demokrat tidak lagi memimpin, tak ada jaminan jika janji tersebut tetap dipegang oleh pemerintahan AS berikutnya."Apa yang dijanjikan hari ini bukan berarti akan tetap dipegang pemerintahan di masa mendatang," ujarnya. (Bsi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
