MALANG: Pemkot Malang meminta agar Bulog setempat untuk tetap menyalurkan beras untuk keluarga miskin (raskin) meski dengan menggunakan beras impor.Wakil Walikota Malang Bambang Priyo Utomo, mengatakan kepentingan Pemkot setempat adalah mengusahakan agar keluarga miskin (gakin) atau rumah tangga sasaran (raskin) terpenuhi kebutuhan berasnya."Karena itulah, saya minta Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM) untuk mengecek di lapangan, apakah gakin masih berkemampuan untuk membeli beras jika raskin tidak disalurkan ataukah justru sebaliknya," kata Bambang Priyo Utomo di Malang, hari ini.Seperti diberitakan harian ini, DPRD Kota Malang meminta agar penyaluran beras untuk keluarga miskin (raskin) tetap direalisasikan meski harus menggunakan beras impor (Bisnis, 10/11).Jika dari pemantauan BKBPM menyimpulkan bahwa penyaluran raskin tidak bisa ditunda, kata dia, maka tidak ada jalan lain, Pemkot Malang meminta Bulog untuk tetap menyalurkan raskin meski ada permintaan Gubernur Jatim bahwa penyaluran raskin tidak boleh menggunakan beras impor.Bagaimana pun, kata dia, masalah ketercukupan bagi gakin tanggung jawab daerah masing-masing. Pemkot tidak bisa membiarkan warganya kekurangan beras akibat kebijakan tersebut."Garis koordinasi kami dengan Bulog. Kalau ada permasalahan dengan penyaluran raskin, kami tentu berkoordinasi dengan Bulog Malang."Karena itulah, Pemkot Malang tidak perlu berkoordinasi dengan Pemprov Jatim terkait masalah terkait. Pemkot tidak perlu berkirim surat ke Gubernur terkait masalah tersebut.Menurut dia, jika raskin tidak disalurkan maka dampaknya cukup serius. Pasalnya, jumlah gakin lumayan besar, meski terus turun.Bagi gakin, tidak masalah beras tersebut berasal dari mana, apakah pengadaan dalam negeri ataukah impor. Yang penting, kebutuhan pangan terpenuhi.Saat ini, jumlah gakin di Kota Malang sebesar 31.000 kepala keluarga (kk). Namun jika diasumsikan setiap keluarga beranggotakan 4 jiwa, maka 124.000 jiwa bergantung pada pasokan raskin.Namun jika kesimpulan dari pemantauan di lapangan menyebutkan bahwa kemampuan gakin untuk membeli beras secara komersial masih tinggi, maka tidak masalah jika penyaluran raskin ditunda sampai permasalahan kebijakan tersebut bisa dituntaskan.Jumlah gakin sebanyak 31.000 jiwa itu, kata dia, sebenarnya turun drastis bila dibandingkan jumlah gakin pada 2008. Pada 2008 proporsi gakin 12,8%, sedangkan sampai akhir 2010 menurun menjadi 5,9% bila dibandingkan total keluarga di Kota Malang.Menurut dia, penurunan angka kemiskinan itu terjadi karena program-program penanganan kemiskinan berjalanan efektif di Kota Malang. Program-program tersebut seperti Pemberdayaan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM), pembentukan koperasi wanita, dan penyaluran block grant Rp500juta per tahun untuk setiap kelurahan.(faa)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
