JAKARTA: Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) yakin pembahasan RUU Keistimewaan DIY di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mengarah pada penetapan Sultan Hamengku Buwono sebagai gubernur karena adanya hitungan politik. "Kepentingan politik masing-masing partai untuk Yogyakarta besar. Kalau ada fraksi yang berani melawan keinginan masyarakat Yogyakarta, akan kehilangan basis di sana," ujar peneliti Formappi, Yurist Oloan, ketika dihubungi Bisnis, hari ini. Apalagi dalam rapat paripurna DPRD Yogyakarta yang melibatkan masyarakat luas di kota itu hari ini telah diputuskan gubernur dan wakilnya diangkat melalui cara penetapan dan mempertahankan keistimewaan Yogyakarta. Meskipun muncul wacana bahwa pemilukada akan dilakukan melalui DPRD.Kalau DPR bertentangan dengan keinginan masyarakat Yogyakarta, kata Yurist, maka DPR telah menjadi monarki absolut. "Keinginan rakyat seharusnya bisa diejawantahkan DPR, kalau keluaran DPR beda, artinya DPR tidak lagi mendengar suara masyarakat. Saya yakin pemilukada DIY mengarah pada penetapan." Pemerintah sendiri pun, kata koordinator divisi legislasi dan pemilu Formappi ini, harus tetap menghargai konsensus yang ada dengan tetap memberi keistimewaan di daerah yang telah ditetapkan."Kurang elok mempertanyakan kembali keistimewaan Yogyakarta, konsekuensinya penetapan walikota Jakarta juga harus dipertanyakan," tuturnya. (ts)
Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
