Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Brexit Dominic Raab mengundurkan diri karena mengaku tidak dapat mendukung proposal Brexit yang telah disepakati Inggris dan Uni Eropa. Raab pun menjadi Sekretaris Brexit kedua yang mengundurkan diri setelah David Davis.
Dia bersama Menteri Pekerjaan dan Pensiun Esther McVey meninggalkan jabatannya kurang lebih 12 jam setelah PM Inggris Theresa May mengumumkan bahwa proposal itu telah disetujui oleh menteri-menteri di kabinet.
Keluarnya Raab dan McVey bersama dua orang menteri junior lainnya pun mengguncang pemerintahan May yang sudah terpecah-belah dalam gejolak politik terbesar di Inggris sejak 40 tahun terakhir.
Adapun dengan mengundurkan diri, beberapa pihak memperkirakan Raab dapat memosisikan diri sebagai pewaris jabatan May nantinya.
“Terlepas dari itu semua, saya tidak dapat menyeimbangkan syarat-syarat yang diajukan dalam kesepakatan itu dengan janji yang kami buat untuk negara [Inggris]. Ini semua adalah masalah kepercayaan publik dan saya tidak dapat mendukung proposal tersebut,” ujar Raab, seperti dikutip Reuters, Kamis (15/11/2018).
Adapun yang menjadi kritik Raab terhadap kesepakatan tersebut adalah mengenai berlanjutnya aturan dagang Inggris menggunakan Serikat Pabean (Custom Union).
Dia menilai hal itu dapat mengancam integritas Inggris, di mana UE selamanya akan memiliki hak veto dalam menentukan kemampuan Inggris untuk keluar sepenuhnya dari aturan-aturan kelompok UE.
“Tidak ada negara demokratik yang pernah menandatangani ikatan lanjutan dengan suatu rezim, tertekan secara eksternal tanpa kemampuan mengendalikan demokrasi terkait hukum yang diterapkan,” tulis Raab dalam surat pengunduran dirinya.
Adapun kurang dari lima bulan sebelum tenggat waktu Inggris meninggalkan UE pada 29 Maret 2019, sejumlah pengunduran diri pejabat di dalam Kabinet May memunculkan keraguan terhadap strategi Brexit May.
Sementara itu, para pemimpin UE telah siap untuk bertemu pada 25 November 2018 untuk menandatangani kesepakatan yang disebut Withdrawal Agreement tersebut.
Namun demikian, kerumitan yang terjadi di London masih menjadi kendala. Seorang pembuat kebijakan yang pro-Brexit dalam Partai Konservatif menyampaikan bahwa beberapa anggota partai akan mengirimkan surat yang dapat mengurangi keyakinan terhadap kepemimpinan May.
Adapun jika May mendapat 158 suara yang menentangnya, dia berisiko dapat kehilangan jabatan.
Sementara itu, Partai Buruh selaku oposisi menilai Pemerintahan Inggris sekarang telah benar-benar jatuh.
“Theresa May tidak memiliki otoritas yang tersisa dan terbukti tidak mampu mencapai kesepakatan Brexit yang diminta oleh kabinetnya, apalagi [yang diminta oleh] parlemen dan rakyat,” kata Jon Trickett, anggota tim senior Ketua Partai Buruh Jeremy Corbyn.
