Bisnis.com, BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat mematangkan kembali rencana pembuatan jalur khusus tambang dan penertiban lalu lintas di kawasan Parung Panjang, Bogor Barat.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan pihaknya mengumpulkan 50 pengusaha tambang di kawasan Bogor Barat guna membahas langkah strategis Pemprov mengatasi persoalan sosial terkait aktifitas tambang di wilayah tersebut. “Saya mengumpulkan [pengusaha] yang selama ini pola bisnisnya banyak mengakibatkan kerugian sosial dari sisi masyarakatnya,” katanya di Gedung Sate, Bandung, Kamis (4/10).
Menurutnya dari hasil pertemuan didapat rencana dalam dua pekan ke depan pihaknya akan meregistrasi ulang izin usaha pertambangan (IUP) di Bogor Barat. Dalam registrasi tersebut pihaknya akan menambahkan sejumlah pasal terkait rekomendasi yang harus dipatuhi para pengusaha. “Di dalam perizinan [baru] itu ada pasal-pasalnya,” ujarnya.
Beberapa pasal yang harus dipatuhi antara lain, pembuatan kolam di dalam tambang untuk membersihkan truk angkut sebelum keluar kawasan, lalu penutup bak truk agar batu pasir yang diangkut tidak menyebabkan kecelakaan dan mengotori jalan. “Si pengemudi juga harus bawa SIM, tidak sembarangan,” paparnya.
Urusan-urusan teknis ini jika tidak dibenahi menurutnya bisa menimbulkan korban jiwa. Gubernur mencatat ratusan warga sudah meninggal dunia, bahkan September lalu ada 7 orang warga meninggal diakibatkan manajemen pengelolaan angkutan tambang yang tidak baik dan tertata. “”Dari dulu sampai sekarang lebih dari 100 orang meninggal,” tuturnya.
Pihaknya juga akan membahas sanksi apa yang akan diterapkan pada perusahaan yang tidak patuh. Pemberian pasal juga kemungkinan tidak akan disama ratakan dengan membuat zona-zona khusus penerapan. “Saya ingin tegas di sini, saya ingin menghentikan kematian-kematian warga saya,” ujarnya.
Untuk jangka menengah, pihaknya akan mewujudkan wacana jalur khusus tambang yang sudah dibahas Pemprov sejak 2014 lalu. Rencananya ada dua jalur tambang yakni umum dan khusus dimana penerapannya mirip dengan jalan tol. Pihaknya juga sudah menagih komitmen dari para pengusaha agar bersedia menyisihkan dana untuk membangun ruas tersebut.
“Apapun itu saya minta minimal 50-50. Pemprov bebasin lahan, jalannya ini dikeroyok oleh perusahaan di situ. Jadi asasnya ini adil, kita ingin menunjukan Pemprov ini yang adil. Bisnis silahkan tapi [jangan] abaik ke lingkungan,” katanya.
Menurutnya agar komitmen para pengusaha serius terlaksana, pihaknya akan memberi perhatian lebih pada penuntasan infrastruktur tambang ini. Ridwan sendiri memastikan penuntasan persoalan tambang di Bogor Barat menjadi komitmen pihaknya. “Kalau manajemen krisis saya, kan pilih paling ekstrem. Citarum dan Parung Panjang [Bogor Barat] saya akan kawal langsung,” paparnya.
Di tempat yang sama, perwakilan pengusaha tambang Diah mengatakan tindaklanjut dari Pemprov Jabar selama ini sangat ditunggu. Di lapangan menurutnya banyak sekali persoalan yang harus dituntaskan dan menjadi perhatian salah satunya terkait penegakan hukum dan pengawasan oleh aparat.
“Kecelakaan itu timbul karena muatan berlebihan, disitu kan ada pengawasan, kalau pengawasan dijalankan dengan baik semua mungkin akan selamat. Karena itu semua pihak harus komitmen agar bisa mengawasi dengan baik,” tuturnya.
Menurutnya salah satu persoalan adalah pungutan liar yang menggurita di kawasan tersebut. Selain itu ada praktek penampungan hasil tambang secara illegal yang dilakukan oknum supir, oknum pegawai tambang dan warga. “Kalau bahasa lebih ekstrem pencurian muatan. Karena si supir ingin dapat lebih, ambil dari tambang kita, pengusaha kan nggak tahu. Pengawasan ini yang perlu diperhatikan,” katanya.
Diah mengaku jika persoalan ini turut dituntaskan, maka permintaan agar para pengusaha tambang turut membiayai pembangunan jalur khusus akan didukung. “Pungli di sana sehari bisa ratusan juta. Ini masalah sudah jadi budaya di sana. Kita harapkan komitmen Pak Gubernur bersama pengusaha menertibkan. Sehingga pengusaha bisa menjalankan usaha dengan baik,” paparnya.
Kepala Dinas Perhubungan Jabar Dedi Taufik mengaku upaya pembuatan jalur tambang di kawasan tersebut mesti berbuah trase khusus. Hal ini karena ada 7 pintu keluar dari titik tambang, sementara para pengusaha ingin jalur tersebut melintas ke pertambangan mereka. “Ada yang ke Parung, ke BSD, ke Rumpin. Nanti kita pikirkan trasenya, ada stock file dulu,” ujarnya.
