Bisnis.com, BANYUMAS — Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat mengungkapkan arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait strategi penanganan sampah nasional menekankan pemanfaatan teknologi yang beragam, berbasis lokal, sekaligus mampu menyerap tenaga kerja.
Hal tersebut disampaikan Jumhur usai mendampingi Presiden meninjau TPST Berwawasan Lingkungan dan Edukasi (BLE) Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (28/4/2026).
“Macem-macem dong, kan ada jenis sampah kan macem-macem gitu. Ya ada, pokoknya waste lah ya. Waste itu ada yang padat, ada yang cair, dan yang apa,” ujar Jumhur.
Menurutnya, Presiden mengarahkan agar penanganan sampah dilakukan secara fleksibel dengan memanfaatkan berbagai pendekatan teknologi sesuai karakteristik limbah.
“Intinya gunakan berbagai cara, teknologi apapun, lokal, produk yang lokal, dan bisa menyerap tenaga kerja,” katanya.
Dorong Solusi Berbasis Komunitas
Jumhur menambahkan, pendekatan berbasis masyarakat menjadi salah satu kunci dalam pengelolaan sampah yang efektif. Dia mencontohkan peran Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam sistem pengelolaan sampah di daerah.
Baca Juga
“Karena KSM-KSM itu mereka swadaya kan, dia dibayar oleh penduduk, kemudian dia ada tenaga kerja, sampai UMK upahnya,” ujarnya.
Model tersebut dinilai tidak hanya mampu mengatasi persoalan sampah, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar.
Pendekatan ini diharapkan menjadi bagian dari strategi nasional dalam menyelesaikan persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan di berbagai wilayah, khususnya di daerah perkotaan dengan volume limbah tinggi.
Dengan kombinasi teknologi yang tepat dan pelibatan masyarakat, pemerintah optimistis pengelolaan sampah dapat menjadi sektor yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga produktif secara ekonomi.
Pemerintah, lanjut Jumhur, mendorong agar pengelolaan sampah tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang luas.
“Jadi kayak gini-ginian dari sisi sampahnya bagus, teknologinya mumpuni, dan menyerap tenaga kerja. Kira-kira arahnya ke sana,” tandas Jumhur.
Fokus Wilayah Padat Penduduk
Jumhur menegaskan bahwa implementasi awal akan difokuskan pada wilayah perkotaan dan daerah dengan kepadatan penduduk tinggi, yang selama ini paling terdampak persoalan sampah.
“Utamanya kan pasti yang padat-padat penduduk dulu, kota ya pasti kota dong,” katanya.
Menurutnya, kawasan perkotaan menjadi prioritas karena volume sampah yang tinggi serta dampaknya yang langsung dirasakan masyarakat.
Pemerintah juga tengah menyusun formula atau model kebijakan yang akan menjadi acuan penerapan di berbagai daerah. Rumusan tersebut diharapkan dapat menjadi standar nasional dalam pengelolaan sampah berbasis teknologi dan edukasi.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat penyelesaian persoalan sampah nasional, sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan hidup di tengah pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang terus meningkat.
“Dari sini kita mau memastikan nanti ada semacam rumusan, kemudian itu yang kita pakai ke beberapa tempat nanti,” tandas Jumhur.
