Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Nasional Haji dan Umrah (Komnas Haji) mendesak agar pemerintah menjamin keamanan dan keselamatan jemaah umrah sebagai respons atas situasi keamanan usai serangan Israel dan Amerika Serikat (AS) ke Iran.
Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj menyampaikan bahwa situasi di Timur Tengah tersebut perlu disikapi dengan cermat oleh pemerintah, khususnya Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), mengingat ketidakpastian yang timbul terhadap aktivitas penerbangan hingga waktu tinggal jemaah di Arab Saudi.
“Kemenhaj perlu menyiapkan mitigasi dan langkah darurat [contingency plan] dengan menyiapkan pusat informasi sebagai crisis center, bahkan jika diperlukan menyediakan tempat penampungan sementara bagi jemaah umrah, hingga mempersiapkan penjemputan untuk kepulangan jemaah ke Tanah Air,” kata Mustolih dalam keterangannya, Senin (2/3/2026).
Menurutnya, langkah ini perlu diambil karena kemampuan finansial dan persiapan logistik jemaah umrah yang berbeda, begitu pula dengan kemampuan masing-masing penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) alias biro travel.
Lebih lagi, Mustolih menyoroti terdapat pula sebagian jemaah yang melakukan umrah mandiri tanpa menggunakan jasa biro perjalanan, sehingga mesti termasuk dalam pantauan pemerintah.
Akademisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini lantas mengimbau bahwa jemaah yang masih berada di Tanah Suci harus mengikuti informasi dan panduan yang disampaikan pemerintah, serta mendorong penundaan keberangkatan calon jemaah umrah hingga situasi kondusif.
Baca Juga
“Situasi ini tentu menimbulkan kerugian bagi semua kalangan, bukan saja bagi jemaah, travel, maskapai, penyelenggara transportasi dan akomodasi serta semua ekosistem umrah, tetapi juga bagi negara tuan rumah dan negara pengirim jemaah,” ujar Mustolih.
Sebelumnya, Kemenhaj meminta seluruh jemaah umrah yang saat ini berada di Arab Saudi maupun keluarga di Tanah Air agar tetap tenang dan tidak panik terkait situasi keamanan di Timur Tengah.
Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan bahwa pihaknya bersama Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi, maskapai penerbangan, serta biro perjalanan guna memastikan jemaah yang mengalami penundaan kepulangan dapat tertangani dengan baik.
“Kami terus berkoordinasi dengan pihak Arab Saudi, maskapai, dan PPIU agar jemaah yang tertunda kepulangannya dapat ditampung di hotel maupun tempat-tempat lain yang aman dan layak,” kata Dahnil, Minggu (1/3/2026).
