Bisnis.com, JAKARTA - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meminta pendanaan US$33 miliar atau sekitar Rp550,93 triliun kepada negara anggota untuk menangani krisis kemanusiaan global, di tengah keterbatasan keuangan organisasi dan minimnya dukungan dana dari Amerika Serikat.
Dalam laporan tahunan mengenai kebutuhan kemanusiaan global yang dirilis Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) pada Senin (8/12/2025), disebutkan lebih dari US$30 miliar dibutuhkan guna membiayai bantuan bagi jutaan orang yang berada dalam kondisi darurat. Terakhir kali PBB mengajukan permintaan di bawah US$33 miliar terjadi pada 2019.
Dana tersebut berasal dari kontribusi sukarela negara-negara anggota, di luar iuran rutin tahunan yang wajib dibayarkan kepada PBB. Namun, dari permintaan bantuan sebesar US$45 miliar pada laporan tahun lalu, PBB hanya memperoleh sekitar US$12 miliar, pencapaian terendah dalam satu dekade.
Wakil Sekretaris Jenderal PBB Urusan Kemanusiaan, Tom Fletcher mengatakan, pihaknya mencoba realistis mengenai target yang masih mungkin diraih dalam kondisi pendanaan saat ini.
“Apakah saya ingin menggugah dunia agar merespons? Tentu saja. Namun, kami juga ingin menyalurkan tekad dan kemarahan para pekerja kemanusiaan untuk tetap menjalankan tugas dengan apa pun yang kami terima,” ujarnya dikutip dari Bloomberg.
PBB kini memprioritaskan penggunaan US$23 miliar untuk pembiayaan program penyelamatan jiwa yang paling mendesak. Fletcher menyebut laporan kebutuhan tahun ini sebagai “dokumen yang sungguh memilukan untuk dibagikan.”
Baca Juga
Beberapa krisis utama yang menjadi fokus bantuan antara lain kelaparan parah di Gaza dan Sudan, wabah penyakit di berbagai wilayah, serta pemangkasan pendanaan terhadap sejumlah program kemanusiaan esensial.
Berdasarkan analisis OCHA, sekitar 240 juta orang di dunia membutuhkan bantuan dan perlindungan kemanusiaan. Konflik bersenjata serta perubahan iklim menjadi ancaman terbesar terhadap keselamatan komunitas global.
Namun, munculnya krisis baru serta memburuknya konflik lama semakin membebani kapasitas pendanaan yang sudah sangat terbatas.
Target pendanaan tahun ini lebih rendah dibandingkan permintaan 2024 seiring krisis keuangan yang melanda PBB dan badan-badan turunannya, terutama akibat berkurangnya dukungan dari Amerika Serikat.
Gedung Putih, menurut catatan PBB, telah menghentikan pembayaran kewajiban kepada organisasi tersebut sejak Presiden Donald Trump memulai masa jabatan keduanya.
Adapun, hingga kini AS baru membayar sekitar setengah dari total kewajiban sebesar US$1,4 miliar untuk anggaran pasukan penjaga perdamaian PBB pada 2025.
