Bisnis.com, JAKARTA — Amerika Serikat berencana menambah jumlah negara yang masuk ke dalam daftar larangan perjalanan atau travel ban.
Dilansir dari Reuters, dalam wawancara acara The Ingraham Angle di Fox News pada Kamis (4/12/2025), Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Kristi Noem mengatakan bahwa jumlah negara dalam daftar tersebut akan bertambah menjadi lebih dari 30.
“Saya tidak akan menyebutkan jumlahnya secara spesifik, tetapi jumlahnya lebih dari 30, dan Presiden [Donald Trump] terus mengevaluasi negara-negara,” ujarnya, Jumat (5/12/2025).
Kebijakan larangan perjalanan ini sebenarnya bukan hal baru. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pertama kali menetapkannya pada Rabu (4/6/2025), dengan melarang warga dari 12 negara memasuki AS serta membatasi warga dari tujuh negara lainnya. Namun, Noem tidak merinci negara mana yang masuk atau ditambahkan dalam daftar tersebut.
Menurut pemerintah AS, alasan utama penerapan larangan ini adalah untuk melindungi negara dari teroris asing dan ancaman keamanan lainnya. Aturan tersebut berlaku bagi imigran maupun non-imigran, termasuk turis, pelajar, serta mereka yang datang untuk bekerja.
“Jika mereka tidak memiliki pemerintahan yang stabil di sana, jika mereka tidak memiliki negara yang dapat menopang dirinya sendiri dan memberitahu kita siapa saja orang-orang itu serta membantu kita memeriksa mereka, mengapa kita harus mengizinkan orang-orang dari negara itu datang ke Amerika Serikat?” kata Noem.
Baca Juga
Reuters sebelumnya melaporkan bahwa berdasarkan dokumen internal Departemen Luar Negeri, pemerintahan Trump tengah mempertimbangkan untuk melarang warga dari 36 negara tambahan memasuki Amerika Serikat. Perluasan daftar tersebut akan menjadi eskalasi lanjutan dari langkah-langkah pembatasan migrasi yang telah diterapkan pemerintah.
Pengetatan kebijakan ini dilakukan setelah penembakan terhadap dua anggota Garda Nasional di Washington, D.C., pekan lalu. Penyelidik menyatakan bahwa pelaku adalah warga negara Afghanistan yang masuk ke AS pada 2021 melalui program pemukiman kembali, yang menurut pejabat pemerintahan Trump tidak memiliki mekanisme pemeriksaan yang memadai.
Beberapa hari setelah penembakan tersebut, Trump berjanji akan menghentikan secara permanen migrasi dari semua negara yang dia sebut sebagai Negara Dunia Ketiga. Namun, dia tidak menyebutkan secara spesifik negara mana saja yang dimaksud atau bagaimana dia mendefinisikan istilah tersebut.
Sebelumnya, pejabat dari Departemen Keamanan Dalam Negeri mengatakan bahwa Trump telah memerintahkan peninjauan besar-besaran dan menyeluruh terhadap kasus-kasus suaka yang disetujui pada masa pemerintahan sebelumnya di bawah Presiden Demokrat Joe Biden, serta peninjauan Kartu Hijau yang diberikan kepada warga dari 19 negara.
Sejak kembali menjabat pada Januari 2025, Trump secara agresif memprioritaskan penegakan hukum imigrasi, termasuk mengirimkan agen federal ke kota-kota besar di AS serta menolak pencari suaka di perbatasan AS–Meksiko. Pemerintahannya kerap menekankan upaya deportasi, namun hingga kini masih minim perhatian terhadap reformasi imigrasi yang bersifat legal. (Putri Astrian Surahman)
