Bisnis.com, JAKARTA — Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berkomitmen untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina dengan mengirim ratusan truk setiap hari dalam 60 hari pertama gencatan senjata, menyusul kesepakatan damai antara Israel dan Hamas.
“Kami menargetkan peningkatan pasokan menjadi ratusan truk setiap hari. Distribusi pangan akan ditingkatkan untuk menjangkau 2,1 juta warga yang membutuhkan bantuan makanan, serta sekitar 500.000 orang yang membutuhkan dukungan gizi,” ujar Tom Fletcher, Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan dan Koordinator Bantuan Darurat dikutip dari Reuters, Jumat (10/10/2025).
Dia menuturkan, wabah kelaparan harus dihentikan di wilayah yang sudah terdampak dan dicegah menyebar ke wilayah lain.
Kesepakatan gencatan senjata tersebut diperkirakan mulai berlaku 24 jam setelah rapat kabinet Israel pada Kamis (9/10/2025). Perjanjian itu membuka jalan masuknya ratusan truk bantuan makanan dan obat-obatan ke Gaza, pembebasan sandera, serta penarikan sebagian pasukan Israel.
Menurut laporan Integrated Food Security Phase Classification (IPC) pada Agustus lalu, Gaza City dan sekitarnya telah mengalami kelaparan yang diperkirakan akan meluas, dengan lebih dari 500.000 warga Palestina terancam.
Israel sempat menutup penuh akses pangan ke Gaza hampir tiga bulan tahun ini, sebelum melonggarkan aturan pada Juli 2025 dengan memperbolehkan masuknya sebagian bantuan.
Baca Juga
Namun, PBB menegaskan kebutuhan bantuan jauh lebih besar, sementara distribusi di lapangan masih terkendala pembatasan pergerakan oleh militer Israel dan memburuknya situasi keamanan.
Fletcher menyebut PBB juga akan menyalurkan bantuan tunai kepada 200.000 keluarga untuk memenuhi kebutuhan pangan dasar. Selain itu, PBB akan berfokus memulihkan sistem kesehatan Gaza yang hancur serta menambah pasokan medis.
“Kami akan memperluas penyediaan tempat tinggal, termasuk membantu keluarga bersiap menghadapi musim dingin. Ribuan tenda akan didatangkan dan dibagikan setiap minggu, bersama terpal dan perlengkapan lainnya, dengan prioritas bagi keluarga rentan,” ungkapnya.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menekankan bahwa agar rencana ini berjalan, hambatan birokrasi harus dihapus dan akses aman serta berkelanjutan bagi pekerja kemanusiaan harus dijamin.
