Bisnis.com, PALANGKA RAYA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), berkomitmen untuk mempersubur iklim investasi di wilayah Kalimantan Tengah dengan memperjelas status lahan yang tersedia.
Hal itu disampaikan AHY dihadapan para pengusaha sawit yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) dalam agenda Borneo Forum ke-7 yang digelar di Palangka Raya, Kalimantan Tengah hari ini, Jumat (28/6/2024).
“Investasi harus terus mengalir dan ini penting, sekali lagi kalo perlu ada konsistensi regulasi juga. Ini yang sering juga saya sampaikan,” tuturnya di Hotel Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya, Jumat (28/6/2024).
Pada kesempatan tersebut, AHY merinci setidaknya terdapat empat poin utama yang diyakini mampu menjadi katalis positif dalam mendongkrak investasi di Kalteng. Poin tersebut di antaranya kemudahan perizinan, keamanan, stabilitas kondisi ekonomi RI hingga komitmen menjalankan praktik-praktik berkelanjutan.
Mewujudkan hal itu, secara teknis Kementerian ATR/BPN bakal mempercepat realisasi pembuatan rencana detail tata ruang (RDTR) guna menimbulkan rasa keamanan berinvestasi di Kalteng.
“RDTR ini penting, kalau kita sudah punya RDTR yang jelas mengenai zonasi yang ditentukan, mana yang bisa buat perkebunan mana yang tetap harus jadi hutan lindung, mana yang bisa untuk produksi dan sebagainya, ini akan memberikan kejelasan sehingga investor akan bisa mempercepat hasratnya menanam modal di indo ini kalo ada kepastian2 seperti itu,” tambahnya.
Baca Juga
Adapun, hingga saat ini penyelesaian dan penerbitan RDTR itu baru mencapai sebanyak 500 dokumen. Padahal, Kementerian ATR/BPN sendiri menargetkan bakal menerbitkan sebanyak 2.000 dokumen RDTR di seluruh Indonesia.
Namun sayangnya, AHY tidak merinci berapa potensi bidang lahan atau luas volume lahan yang diproyeksi dapat digunakan sebagai lahan investasi baru di Kalimantan Tengah.
Alih-alih, AHY justru mengungkap penyelesaian sekitar 1.500 RDTR masih memerlukan biaya yang besar. Di mana, saat ini Kementerian ATR/BPN telah telah mengusulkan penambahan anggaran ke Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
Berdasarkan catatan Bisnis.com, dari total usulan tambahan anggaran 2024 Kementerian ATR/BPN sebesar Rp675,87 miliar, sebesar Rp100,4 miliar bakal digunakan untuk implementasi program RDTR.
“Setelah RDTR ada, barulah para investor itu bisa lebih yakin. Kalau sesuai, maka akan segera kita terbitkan yang namanya PKKPR [Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang] atau semacam izin Lokasi,” pungkasnya.
